ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA | SCHOLAE

Update News

Air Power Corner

Konsekuensi Logis UNCLOS’82, Kembalinya FIR ke Indonesia

Minggu , 03 Februari 2019 | 21:26
Konsekuensi Logis UNCLOS’82, Kembalinya FIR ke Indonesia
Hasil Deklarasi Djuanda dimasukkan dalam agenda UNCLOS (United Nations Convention on the Law Of the Sea) yang pertama dilaksanakan di Jenewa pada tahun 1958 dan pada UNCLOS tahun 1982. (Net)

Oleh: Dr Koesnadi Kardi, Ketua Harian NAPSC

DEKLARASI DJUANDA (Djuanda Kartawidjaya) pada tanggal 23 Desember 1957 merupakan deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwasanya kepulauan Indonesia beserta lautan yang mengitarinya adalah wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sedangkan menurut ordonansi Hindia Belanda tahun 1939 dinyatakan bahwa “Teroriale Zeeen en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939)” yaitu bahwa wilayah nusantara dipisahkan oleh laut disekitarnya dan hanya sekita 3 miles dari garis pantai. Jadi kapal asing dengan bebas berlayar diluar 3 miles.

Berkat perjuangan Djuanda, yang menganut prinsip Negara Kepulauan (Archipelagic State) yang pada awalnya mendapat tantangan keras dari negara-negara lain, terutama dari Negara Daratan. Namun pada akhirnya Deklarasi Djuanda dapat dijadikan UU RI No. 4/PRP/1960 sebagai Perairan Indonesia.

Dampaknya wilyah Indonesia bertambah luas dari 2.027.087 km2 hingga menjadi 5.193.250 km2. Akhirya hasil Deklarasi Djuanda dimasukkan dalam agenda UNCLOS (United Nations Convention on the Law Of the Sea) yang pertama dilaksanakan di Jenewa pada tahun 1958 dan pada UNCLOS tahun 1982 sehingga dapat ditetapkan sebagai Hukum Laut Internasional.

Kita beruntung dengan perjuangam Bapak Djuanda yang gigih dan akhirnya diakui oleh UNCLOS 1982 yang menentukan batas teritorial yang panjangnya 12 miles (diukur dari garis yang menghubungkan titik terluar dari kepulaun Indonesia.

Sayangnya, walaupun ada ketentuan pada UU No. 1 tahun 2009 yang mengatakan bahwa wilayah udara adalah berdaulat penuh dan ekslusif, akan tetapi kita belum menentukan batas “kedaulatan wilayah udara”.

Dengan demikian kita saat ini sangat mengharapkan peran Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan untuk berani memprakarsai UU Batas Wilayah Kedaulatan Udara, sehingga jelas tujuannya, untuk mencegah wilayah kedaulatan udara kita dikendalikan oleh negara lain (seperti Singapura pada saat ini). Karena hal tersebut sangat berkaitan dengan kepentingan Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia (utamanya berkaitan dengan masalah ekonomi dan wilayah kedaulatan/pertahanan).

Kita harus menyadari bahwa wilayah Kedaulatan Udara adalah wilayah Kedaulatan yang harus kita perjuangkan sebagaimana upaya kerasnya founding fathers kita dalam merebut kemerdekaan Indonesia.

Pemberian Delegasi dari ICAO kepada Singapura
Tahun 1946 dimana udara kita di atas Kepulauan Riau, Natuna, dan Batam dinilai oleh ICAO (International Civil Aviation Organization) bahwa Indonesia belum menjamin keamanan dan keselamatan udara diatas wiayah tersebut. Kemudian ICAO menyerahkan pengendaliannya (didelegasikan) ke Singapura (yang masih dibawah kekuasaan Inggris). Seharusnya dapat dimaklumi karena Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, kita masih disibukkan menghadapi negara-negara lain yang ingin menjajah kita (termasuk Inggris).

Saat ini sudah 73 tahun, waktu pendelegasian tersebut sudah berjalan berjalan terlalu lama. Kita seharunya berani menuntut kepada ICAO dan Singapura. Sudah waktunya pendelegasian dihentikan dan selanjutnya diserahkan kembali yang memiliki wilayah kedaulatan tersebut. Di semua Kementerian harus memahami “wilayah kedaulatan” karena amat sangat penting bagi suatu negara yang berdaulat.

Karena bagi negara yang telah memproklamirkan kemerdekaannya harus memiliki “kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara”. Waktu yang hampir 73 tahun adalah terlalu lama, mengapa wilayah kedaulatan udara kita dibiarkan dikendalikan oleh FIR-nya Singapura?.

Barangkali kita tidak menyadari, bahwa information exploitaion saat ini sudah berada di tangan Singapura yang berarti pula keunggulan air power jelas di tangan Singapura. Negara maju telah menyatakan bahwa:”Woever controls the air generally control the surface” (barang siapa mengendalikan udara akan mengendalikan permukaan (daratan dan lautan). Bahkan Amerika Serikat telah mengatakan bahwa: “Whoever controls the information will control the world”. Kalau kita bertanya, mengendalikan informasi itu melalui apa? Tentu saja melalui udara.

Coba kita berfikir bahwa semua informasi di wilayah kedaulatan Kepri, Batam, dan Natuna tentunya sudah direkam oleh 3 (tiga) pesawat AWACS-nya Singapura. Sedangkan pesawat TNI AU kalau akan terbang di atas Kepri, Batam, dan Natuna harus mendapat izin terlebih dahulu ke Singapura, apakah hal tersebut masuk di akal? Sangat ironis bukan? Apalagi seorang pakar air power dunia Field Marshal Montgomery telah mengatakan bahwa “If we lose the war in the air, we lose the war and we will lose it very qickly”. (apabila kita kalah perang di udara, kita akan kalah perang, dan akan kalah perang dengan cepat).

Seyogyanya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan menyadari akan hal tersebut, demi kepentingan nasional utamanya Keamanan Nasional yang menjadi acuan utama.

 

 

Editor : Farida Denura
KOMENTAR