ARAH DESA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE
Kemendes

Polemik Pengelolaan Air, Gubernur Anies Pastikan Pemprov DKI Akan Ambil Alih

Senin , 11 Februari 2019 | 16:36
Polemik Pengelolaan Air, Gubernur Anies Pastikan Pemprov DKI Akan Ambil Alih
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (IDN Times)

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil alih pengelolaan air, serta telah menerima rekomendasi terkait dengan polemik pengelolaan air.

"Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi Tata Kelola Air adalah melalui pengambilalihan pengelolaan air dari swasta," kata Anies di Balaikota DKI Jakarta, Senin (11/2/2019).

Dia mengatakan pemenuhan kebutuhan air bersih sebagai hak dasar warga Jakarta adalah prioritas Pemprov DKI Jakarta dengan demikian harus segera dilaksanakan pengambilalihan pengelolaan air di Jakarta.

Ini juga sekaligus mendukung tercapainya percepatan target perluasan cakupan layanan air bersih, kata Anies.

Menurutnya langkah pengambilalihan ini amat penting untuk mengoreksi perjanjian yang dibuat pada tahun 1997 lalu. Setelah perjanjian kerja sama dengan swasta berjalan selama 20 tahun, pelayanan air bersih tidak berkembang sesuai harapan.

Dijelaskannya, selama ini cakupan pelayanan tidak tercapai dari target 82 persen yang dijanjikan, dan tingkat kebocoran air mencapai 44.3 persen.

Hal ini, jelas Anies, membuat Jakarta menjadi salah satu kota dengan tingkat kebocoran air tertinggi dibanding kota-kota metropolitan lain di dunia.

"Sementara disisi lain pihak swasta diberikan jaminan keuntungan yang terus bertambah jumlahnya setiap tahun. Ketidakadilan perjanjian ini merupakan perhatian kami, kata Gubernur,"kata Gubernur.

Dukung Target Perluasan

Anies menjamin langkah pengambilalihan pengelolaan air akan mendukung tercapainya target perluasan cakupan layanan air bersih di Jakarta.

"Posisi Pemprov DKI dalam hal ini sangat jelas dan tegas yaitu akan segera mengambil alih pengelolaan air di Jakarta," kata Anies.

Dia menyampaikan bahwa terkait dengan tata kelola air di Jakarta. Enam bulan yang lalu pihaknya sudah membentuk tim tata kelola air yang berisikan kalangan profesional, kalangan aktivis, juga birokrat.

Tim tata kelola air telah menunaikan tugasnya, memberikan laporan sebagai bentuk rekomendasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola air.

"Pemenuhan kebutuhan air minum dan air bersih sebagai hak dasar warga adalah prioritas utama Pemprov DKI," kata Anies.

Hal ini sesuai konstitusi yang mengamanatkan: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Langkah pengambilalihan ini menjadi penting sekali. Tujuannya adalah mengoreksi kebijakan perjanjian yang dibuat di masa Orde Baru tahun 1997.

"Kita tahu selama 20 tahun perjalanan perjanjian ini, pelayanan air bersih di Ibukota tidak berkembang sesuai dengan harapan," kata Gubernur.

Dipaparkannya bahwa di tahun 1998, saat swastanisasi dimulai, cakupan layanan awal tahun 1998 adalah 44,5 persen. Dan sudah berjalan 20 tahun pada 2018 dari 25 tahun yang ditargetkan.

Selama 20 tahun dilaksanakannya swastanisasi tersebut, hanya meningkat sampai 59,4 persen. Artinya, waktu 20 tahun hanya meningkat 14,9 persen cakupan layanan. Masih tersisa sampai tahun 2023, dan sampai tahun 2023 kekurangannya adalah lebih dari 20 persen.

"Jadi bayangkan lebih dari 20 persen harus dijangkau di tahun 2023. Sementara selama 20 tahun, swasta baru bisa melaksanakan peningkatan rata-rata 15 persen," kata Anies.

Jadi keputusan tahun 1998 itu adalah mendelegasikan kewenangan pengelolaan itu diberikan kepada swasta, sekarang kita akan siap untuk mengambil alih dari swasta dikembalikan kepada pemerintah.

Hal tersebut sesuai dengan keputusan MK tahun 2013 dan PP 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Editor : Farida Denura
KOMENTAR