ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA | SCHOLAE

Update News

Suara Kita

Terkikisnya Hak Hukum Advokat

Jumat , 30 November 2018 | 12:45
Terkikisnya Hak Hukum Advokat
Advokat Yulianus Soni Kurniawan. (Istimewa)

Oleh: Yulianus Soni Kurniawan

MENJALANKAN PROFESI profesi advokat di Indonesia sangat mengkwahtirkan. Sebagai simbol atau representasi dari masyarakat pencari keadilan, advokat selau dijagokan dalam menghadapi tirani kekuasaan dalam ruang pengadilan. Pernyataan ini memang benar adanya karena putusan Mahkamah Konstitusi No.  26/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Namun, belakangan ini simbol pejuang keadilan yang disematkan dalam profesi advokat menjadi tak sama lagi.

Sejumlah advokat juga menderita, harus duduk di kursi pesakitan karena dianggap merintangi penyidikan. Misalnya saja, Fredercih Yunadi, kuasa hukum Setya Novanto, dan Manatap Ambarita,  kuasa hukum tersangka kasus korupsi penyalahgunaan sisa anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai, Afner Ambarita. Beberapa hari terakhir, terkuak juga dugaan kasus merintangi penyidikan oleh Advokat Lucas. Dia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi atau menghalang-halangi penyidikan kasus dugaan suap yang menyeret mantan Chairman PT Paramount Enterprise International‎ Eddy Sindoro.  

Merujuk pada kejadian  di atas, harus dilakukan evaluasi terhadap proses penegakan hukum di Indonesia agar masing-masing penegak hukum mendapatkan haknya yang equal dan berimbang. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) biasanya menggunakan pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk meredam perjuangan advokat. Pasal tersebut menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 150 juta atau paling banyak Rp 600 juta.

Adanya ketentuan pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi membuat proses penegak hukum menjadi timpang dan berat sebelah. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh dua hal. Pertama,  instrumen hukum yang digunakan. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa instrumen hukum pidana lebih kuat daripada hukum lainnya. Hukum pidana berisi sanksi hukum negara terhadap individu yang melanggar aturan negara. Seorang individu menghadapi negara dengan segala kekuasaan yang dimilikinya sangatlah rentan dengan pelanggaran hak-hak asasi. Menyadari hal itu, untuk menjamin check and balances antara individu dengan kekuasaan negara hadirlah advokat dengan hak hukumnya yang equal dan berimbang dengan penegak hukum atas nama negara. Tujuanya supaya advokat tidak takut berada di bawah tekanan,  bebas dan independen melawan kesewenangan negara.

Oleh karena itu, pasal 18 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan dalam membela perkara klien, advokat tidak dapat diidentikkan dengan klien. Selain itu, Putusan Mahkamah Kontitusi juga telah menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Penegasan di atas, digunakan untuk menjamin advokat supaya tidak takut melawan kesewenangan negara.

Namun, ketentuan UU Advokat ditambah putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tak berdaya ketika berhadapan muka dengan pasal 21 UU Tipikor yang berpotensi melanggengkan kesewenangan penegak hukum. Pasal ini menghantui advokat sebagai penegak hukum karena penerapannya sangat subyektif bergantung pada penegak hukum, seperti KPK. Sementara itu, bila penegak hukum lainnya selain advokat melakukan pelanggaran hak asasi secara sengaja dan melanggar prosedur, maka sanksi hukumnya tidak ada. Wadahnya cukup melalui praperadilan. Hal ini jelas tidak seimbang dan rentan arogansi kekuasaan.

Putusan praperadilan merupakan probatio plena atau alat bukti yang tak terbantahkan. Ketika permohonan pemohon dikabulkan oleh lembaga praperadilan, maka dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti.  Pasal 34 UU No. 31 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Artinya, apabila status advokat dalam membela klien menjadi hilang karena membela secara melawan hukum, maka seharusnya penegak hukum lain juga dianggap hilang status penegak hukumnya karena menegakkan hukum dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan amanat pasal 3 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang HAM yang  berbunyi  setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Selain ketentuan UU, perlakuan yang sama di depan hukum juga telah lama diakui dalam  prinsip equality before the law. Prinsip ini merupakan soko guru lahirnya keadilan. Dalam hal ini, menjadi jelas dan tak terbantahkan penerapan pasal 21 UU No. 31 tahun 1999 tentang TIPIKOR sangat diskriminatif.  Perlakukan yang diskrimatif ini semakin menegaskan  tesis bahwa keadilan memang berlaku hanya untuk orang-orang semacam kita bukan untuk semua orang.

Kedua tidak adanya kepastian hukum. Pasal 12 UU No. 18 Tahun 2003 berbunyi :

Ayat (1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

Ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal 12 ayat (2) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Advokat.

Pasal 7 UU No. 18 Tahun 2003 Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

  1. teguran lisan;
  2. teguran tertulis;
  3. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
  4. pemberhentian tetap dari profesinya

Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.

Ketentuan di atas menegasakan bahwa advokat telah memiliki wadahnya sendiri. Apabila advokat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan etika profesi, maka Organisasi Advokatnya sendiri yang berhak untuk mengadili melalui dewan kehormatan organisasi. Ketentuan dalam UU Advokat ini merupakan lex specialis dari UU manapun. Misalnya, UU Tipikor tidak bisa menghukum pembunuhan yang dilakukan koruptor karena tujuan pembuat UU membentuk UU Tipikor bukan untuk Tindak Pidana Umum. Koruptornya dihukum dengan UU Tipikor, sedangkan pembunuhan menggunakan KUHP. Begitupun sebaliknya dengan advokat.  Advokat telah memiliki wadah dan mekanisme penindakan sendiri terhadap anggotanya yang melanggar sumpah dan etika profesi.   

Selain itu, konstruksi pasal 21 UU Tipikor tidak bisa diterapkan terhadap advokat. Alasannya, karena advokat bukanlah orang. Dia adalah penegak hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 UU No. 18 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa status advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri. Dalam hal ini, kita harus membedakan tindakan setiap orang sebagai warga negara biasa dengan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum. Perbedaan tersebut nampak jelas dalam setiap konsekuensi hukum yang diambilnya. Penegak hukum memiliki hak imunitas dan ruang untuk mengadili pelanggaran etikanya.  Benturan antara UU No. 31 Tahun 1999 tentang TIPIKOR dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi jelas dan tak terbantahkan bahwa kepastian hukum telah terabaikan.

Solusi

Menurut saya, pasal 21 UU Tipikor lebih condong merupakan pelanggaran prosedur dibandingkan kejahatan.  Oleh karena itu, supaya equal dan berimbang, maka harus ada kejelasan mekanisme dan prosedur dalam penanganan kasus bersama. Selanjutnya, mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan bersama antara Avokat, Kepolisian, Jaksa dan KPK merupakan payung hukum baik formil maupun materiil dalam menindak tegas pelakunya. Tindakan ini dilakukan agar terjalin sinergi antara penegak hukum dengan menyuguhkan proses penegakan hukum yang profesional dan bertanggung jawab.

Dari segi keadilan, adanya peraturan bersama ini dapat menjamin tegaknya keadilan dan perlakuan yang sama antara penegak hukum.  Bagaimanapun juga, antara advokat dengan penegak hukum lainnya sama-sama memberikan sumbangsih yang penting bagi pembaruan hukum nasional. Penegak hukum ini harus kita jaga dan merupakan modal besar bangsa. Agar proses hukumnya transparan tanpa tebang pilih, maka harus diatur mekanisme dan aturan bersama. Hal ini dilakukan agar tidak terdapat dugaan bahwa ada kesalahan yang sengaja ditutup-tutupi atau ada proses hukum yang sengaja tidak ditindaklanjuti. Jika ini tidak dilakukan, maka pameo yang berbunyi tidak ada seorangpun dapat menjadi hakim yang baik dalam mengadili perkaranya sendiri diduga tetap tumbuh subur dalam proses hukum kita.

Kejelasan mekansime dan prosedur dalam penanganan kasus bersama merupakan salah satu cara  menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Langkah-langkah ini diambil agar penegak hukum menjalankan tugasnya tetap independen, aman dan mandiri. Apabila kejelasan mekanisme dan prosedur penanganan perkara bersama tidak diatur, maka hak advokat akan terkikis oleh penerapan hukum yang subyektif dari penegak hukum lainnya.

Penulis berprofesi sebagai advokat.

Editor : Suzana Lay
KOMENTAR