-
-
-
Loading
Loading
Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keterangan terkait hasil rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7/2025). (ANTARA/Andi Firdaus)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga arah kebijakan fiskal yang disiplin dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Fokus utama APBN tahun depan adalah membiayai program-program prioritas nasional sekaligus memperkuat reformasi regulasi demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Penegasan ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai menghadap Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7/2025). Pertemuan tersebut membahas finalisasi nota keuangan serta RAPBN yang direncanakan disampaikan ke DPR pada 15 Agustus mendatang.
"Presiden mengarahkan agar belanja negara difokuskan pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sambil memastikan defisit anggaran tetap terkendali," ujar Sri Mulyani kepada media.
Beberapa program unggulan yang masuk dalam prioritas pembiayaan APBN 2026 antara lain:
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Sekolah Rakyat
Koperasi Desa Merah Putih
Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Perbaikan sarana pendidikan, termasuk sekolah dan madrasah
Pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan
Tak hanya itu, alokasi anggaran juga akan diperkuat pada sektor pendidikan dasar dan menengah, digitalisasi sekolah, serta pengembangan riset dan inovasi.
Sri Mulyani menambahkan bahwa defisit anggaran akan dijaga pada batas maksimal tiga persen dari PDB. "Kami ingin APBN tetap memberi ruang untuk pertumbuhan ekonomi, tanpa mengorbankan stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar," jelasnya.
Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa APBN bukan satu-satunya tumpuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, ia menekankan pentingnya mempercepat reformasi regulasi agar iklim investasi dan perdagangan semakin kondusif. Dalam hal ini, peran lembaga seperti Danantara—yang mengelola aset negara—akan diperluas untuk mendukung efektivitas kebijakan ekonomi.
Menkeu mengajak publik untuk mencermati pidato kenegaraan Presiden pada 15 Agustus 2025. "Pidato tersebut akan menjadi momen penting untuk mengetahui arah pembangunan nasional dan kebijakan fiskal tahun depan," tutupnya dikutip Antara.
