KPK Bawa 11 Orang dari Pekalongan ke Jakarta Usai OTT Bupati Fadia Arafiq

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Sebanyak 11 orang turut dibawa dari Pekalongan, Jawa Tengah menuju Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pemindahan tersebut.

“Tim saat ini sedang dalam perjalanan membawa 11 orang dari Pekalongan menuju Jakarta,” ujar Budi di Gedung Juang KPK, Selasa (3/3/2026).

• Baca juga:

  KPK Telusuri Aset Fadia Arafiq, Diduga Berkaitan dengan Kasus Korupsi

ASN hingga Pihak Swasta Ikut Diamankan

Menurut Budi, 11 orang yang diamankan berasal dari berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara (ASN) hingga pihak swasta. Salah satu yang turut dibawa adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Mohammad Nalikan.

• Baca juga:

  KPK Sita Rp6,38 Miliar dari Tersangka Suap Pajak KPP Madya Jakut

Mereka akan menjalani pemeriksaan intensif setibanya di Gedung Merah Putih KPK.

“Tentu nanti dilakukan pemeriksaan karena keterangan dari setiap pihak yang diamankan dibutuhkan untuk melengkapi bukti-bukti awal yang sudah dikumpulkan dalam tahap penyelidikan tertutup ini,” jelas Budi.

• Baca juga:

  Program MBG Disorot KPK: Delapan Celah Korupsi Terungkap di Balik Anggaran Ratusan Triliun

Sementara itu, Fadia Arafiq bersama dua orang lainnya sudah lebih dulu berada di Jakarta dan kini masih diperiksa secara mendalam oleh penyidik.

Sesuai aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT. Dalam kurun waktu tersebut, penyidik akan mendalami peran masing-masing serta menguatkan alat bukti.

OTT di Pekalongan ini menjadi operasi ketujuh yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Deretan OTT KPK Sepanjang 2026

Tahun 2026 menjadi periode sibuk bagi KPK dalam membongkar dugaan tindak pidana korupsi di berbagai daerah.

Januari 2026 – OTT pertama menyasar dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026. Delapan orang diamankan.

19 Januari 2026 – OTT kedua menjerat Wali Kota Madiun, Maidi, yang kemudian diumumkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terkait proyek dan dana CSR di lingkungan Pemkot Madiun.

19 Januari 2026 – OTT ketiga menangkap Bupati Pati, Sudewo, dalam kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.

4 Februari 2026 – OTT keempat terjadi di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terkait dugaan korupsi proses restitusi pajak.

4 Februari 2026 – OTT kelima berkaitan dengan importasi barang tiruan (KW), salah satunya menyeret pejabat Bea Cukai yang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.

5 Februari 2026 – OTT keenam terkait sengketa lahan 6.500 meter persegi di lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat.

3 Maret 2026 – OTT ketujuh dilakukan di Jawa Tengah dan menyeret Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama dua orang lainnya.

Langkah KPK ini menegaskan komitmen pemberantasan korupsi di berbagai lini pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Publik kini menanti hasil pemeriksaan serta penetapan status hukum dari para pihak yang diamankan dalam OTT terbaru tersebut.