KNPI Minta DKP Malut Tingkatkan Koordinasi dan Mampu Berinovasi

JAKARTA, ARAHKITA.COM - DPD KNPI Maluku Utara mengapresiasi atas inisiatif Pemerintah Provisi Maluku Utara dengan melakukan pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Edy Prabowo beberapa hari lalu di Jakarta. Hal ini menunjukan seriusnya Gubernur Maluku Utara KH.A bdul Gani Kasuba dalam mendorong sektor kelautan sebagai lokomotif pembangunan Maluku Utara selain sektor Pertanian dan Pariwisata, Sabtu (9/11/2019).

Secara tidak langsung disadari bahwa 5 tahun sektor perikanan stagnan/jalan di tempat, hal ini juga tergambar secara jelas sektor yang notabene sebagai sektor unggulan dari PDRB masih rendah berada dibawah sektor pertanian dan produksi perikanan Maluku Utara masih bertengger di urutan 16 produksi perikanan nasional.

Ketua DPD KNPI Maluku Utara, Surahman kepada arahkita.com mengatakan bahwa berdasarkan rilis yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, termaktub persoalan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) yang mangkrak di beberapa Kabupaten, sebenarnya Pemerintah Provinsi dalam hal DKP Maluku Utara sangat memahami problem ini dan mengetahui regulasi ini oleh karena kewenangan pengelolaan berdasarkan undang-undang 23 pengelolaannya berada di Propinsi dan dipastikan Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan,"Maka penting kiranya Provinsi harus mampu berinovasi dan membangun koordinasi antar Kabupaten/Kota, oleh karena ada beberapa PPI yang juga tidak mangkrak sehingga tidak lagi menjadi problem rutinas tiap tahun," kata Surahman.

• Baca juga:

  Periode Kedua Jokowi, BRG Komit Terus Berinovasi dalam Perbaikan Tata Kelola Ekosistem Gambut

Lebih lagi Surahman mengatakan bahwa adapun persoalan investasi industri perikanan yang sampai saat ini masih berjalan lambat, tidak pada persoalan pemerintah pusat dianggap lambat, misalnya di Maluku dan Sulawesi Utara investasi sektor perikanan mereka berjalan baik karena ada strategi dan skenario investsi yang diterapkan mumpuni dengan baromoter Maluku sebagai produksi perikanan nasional urutan pertama.

"Oleh karena tidak dipersulitnya investasi dan tidak saja pelaku usaha namun pemerinah dan masyarakat/nelayan pun menikmati sumberdaya yang ada, maka penting kiranya pemerintah daerah inovatif, karena selama ini salah satu contoh program (LIN) lumbung ikan nasional yang di dengungkanpun mati suri," cetusnya.

Surahman menambahkan, Adapun problem BBM nelayan, DKP Maluku Utara sudah harus bermitra dengan BUMN Pertamina dan penguatan perizinan pemenuhan jumlah kapasitas BBM, ke depan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada pengembangan sektor perikanan jangan berjalan sendiri, tapi elaborasi dengan instansi terkait di daerah maupun vertikal lainnya tidak hanya KKP karena tidak akan maksimal jika pengembangannya tanpa bermitra dengan kelembangaan lainnya.

"Demikian halnya dengan pagu pengganggaran APBD Maluku Utara diharapkan juga proporsional diarahkan pada sektor unggulan tanpa mengindahkan peran OPD lainnya untuk menginisiasi akternatif penganggaran melalui APBN," tuturnya.