-
-
-
Loading
Loading
Indeks Persepsi Korupsi 2025 mencatat 50 negara turun skor sejak 2012, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Negara mapan mulai rapuh akibat melemahnya pengawasan dan uang politik. (Ilustrasi ChatGPT AI)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Jika korupsi diibaratkan gempa, maka Indeks Persepsi Korupsi 2025 adalah seismografnya. Ia merekam dengan jujur di mana fondasi tata kelola mulai retak—bahkan di negara yang selama ini dianggap kokoh.
Sejak 2012, hanya 31 negara yang menunjukkan perbaikan berarti. Sebaliknya, 50 negara justru mengalami penurunan skor, sementara 100 negara lainnya stagnan tanpa kemajuan nyata.
Peta ini mengirim pesan penting: perang melawan korupsi bukan lomba lari cepat, melainkan maraton yang mudah tergelincir.
Dua Pola Kemunduran
Laporan CPI 2025 menemukan dua pola penurunan yang berbeda.
1. Keruntuhan Struktural Jangka Panjang
Kelompok pertama adalah negara yang sejak lama terjebak dalam kemunduran sistemik seperti Venezuela (10), Suriah (15), Hongaria (40), dan Sudan Selatan (9). Di negara-negara ini, lembaga pengawas dilumpuhkan, peradilan dipolitisasi, dan jaringan patronase menguasai sumber daya negara.
Contohnya Venezuela. Perusahaan minyak negara PDVSA disebut kehilangan lebih dari 10 miliar dolar AS akibat skema korupsi mata uang dan kripto. Negara berubah menjadi mesin rente bagi elite politik, sementara rakyat berjuang menghadapi inflasi dan krisis pangan
2. Erosi di Negara Mapan
Yang lebih mengejutkan adalah pola kedua: kemerosotan di negara dengan skor tinggi. Amerika Serikat turun ke 64, Inggris 70, Prancis 66, Kanada 75, Selandia Baru 81, dan Swedia 80.
Bukan berarti negara-negara ini tiba-tiba seburuk rezim otoriter. Namun, celah integritas mulai melebar:
Kasus Inggris: “Jalur VIP” Pandemi
Di Inggris, skandal pengadaan alat pelindung diri saat COVID-19 menjadi simbol. Perusahaan yang dekat dengan lingkar kekuasaan mendapat kontrak bernilai besar lewat jalur khusus, mengabaikan prosedur normal. Publik melihat bagaimana krisis bisa berubah menjadi ladang rente.
Prancis: Integritas Politik Digugat
Prancis juga diguncang serangkaian kasus besar—mulai dari vonis terhadap mantan Presiden Nicolas Sarkozy terkait pendanaan kampanye ilegal hingga kontroversi pengelolaan air mineral Nestlé. Ambisi regulasi antikorupsi belum sepenuhnya menjelma praktik nyata.
Kabar Baik yang Tersisa
Di balik awan gelap, ada titik terang. Beberapa negara berhasil naik kelas berkat reformasi konsisten: Estonia (76), Korea Selatan (63), Bhutan (71), dan Seychelles (68).
Ukraina: Maju di Tengah Perang
Ukraina (36) menjadi contoh menarik. Meski diterpa skandal sektor pertahanan, lembaga antikorupsinya justru aktif membuka kasus dan menjatuhkan vonis. Artinya, sistem mulai bekerja, meski jalan masih panjang.
Kuncinya bukan kesempurnaan, melainkan keberanian memperbaiki diri secara transparan.
Demokrasi = Obat Terkuat
Data CPI menegaskan rumus sederhana:
Tanpa pemilu jujur, pers bebas, dan peradilan merdeka, pemberantasan korupsi mudah berubah jadi alat politik semata
