Loading
Indonesia mendorong ekspansi QRIS ke negara-negara D-8 dengan fokus awal Mesir dan Turki. (beritajakarta)
JAKARTA, ARAHKITA.COM — Indonesia bersiap memanfaatkan momentum keketuaannya di Developing Eight (D-8) untuk membawa sistem pembayaran nasional Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ke level internasional. Targetnya jelas: memperluas penggunaan QRIS di negara-negara anggota D-8, dengan Mesir dan Turki sebagai fokus tahap awal.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Tri Tharyat, menyebut keketuaan Indonesia di D-8 sebagai peluang strategis untuk memperdalam kolaborasi ekonomi digital antarnegara berkembang.
Indonesia, kata Tri, telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk mulai menjajaki penggunaan QRIS lintas negara di lingkungan D-8. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran sekaligus mempermudah transaksi masyarakat antarnegara anggota.
“Ini momentum yang sangat baik. Kita ingin QRIS tidak hanya kuat di dalam negeri, tetapi juga relevan secara global, dimulai dari negara-negara D-8,” ujar Tri dalam diskusi bersama redaksi media di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Saat ditanya negara mana yang paling potensial untuk ekspansi awal, Tri menyebut Mesir dan Turki. Pertimbangannya cukup realistis: tingginya jumlah warga negara Indonesia yang menetap dan menempuh pendidikan di kedua negara tersebut, sehingga kebutuhan transaksi lintas negara sudah terbentuk secara alami.
Lebih jauh, perluasan QRIS ini bukan sekadar soal kemudahan pembayaran. Inisiatif tersebut juga sejalan dengan agenda prioritas keketuaan Indonesia di D-8, khususnya dalam mendorong konektivitas dan penguatan ekonomi digital, termasuk pemberdayaan UMKM.
“Kita juga akan melakukan showcasing kisah sukses pemanfaatan QRIS bagi dunia usaha, agar negara lain bisa melihat langsung dampaknya,” tambah Tri.
Selain sektor keuangan digital, Indonesia juga mendorong peningkatan konektivitas di bidang transportasi. Di bawah agenda yang sama, Kementerian Perhubungan disebut telah melakukan penjajakan awal dengan mitra D-8, meski detail kerja samanya masih akan dibahas lebih lanjut.
Sebagai informasi, D-8 dibentuk pada 1997 dan kini beranggotakan sembilan negara: Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turki, serta Azerbaijan yang bergabung pada 2025.
Untuk periode 2026–2027, Indonesia mengusung tema keketuaan “Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama.” Tema ini menekankan pentingnya adaptasi terhadap dinamika global, inklusivitas, dan ketahanan ekonomi.
Puncak agenda tersebut akan ditandai dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 15 April 2026, didahului pertemuan menteri luar negeri serta forum bisnis dan investasi.