-
-
-
Loading
Loading
Kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz setelah gencatan senjata sementara selama dua minggu yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran dengan syarat selat tersebut dibuka kembali, terlihat di Oman pada 8 April 2026. ANTARA/Shady Alassar/Anadolu/pri.
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)) Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk segera membuka kembali Selat Hormuz demi memastikan kelancaran perdagangan global.
Melalui juru bicaranya, Stéphane Dujarric, Guterres menyampaikan seruan tersebut dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang membahas keamanan maritim pada Senin (27/4/2026).
“Sekjen Guterres mendesak semua pihak agar membuka Selat Hormuz, kemudian mengizinkan kapal-kapal lewat tanpa pungutan dan tanpa diskriminasi. Biarkan perdagangan pulih dan ekonomi global bernapas,” ujar Dujarric.
Guterres juga memperingatkan bahwa situasi di jalur pelayaran strategis itu kini semakin mengkhawatirkan karena kapal dagang disebut mulai digunakan sebagai alat tekanan geopolitik. Hal ini dinilai mengancam prinsip dasar kebebasan navigasi internasional.
Menurut PBB, kondisi tersebut bahkan telah memicu gangguan rantai pasok yang disebut paling parah sejak pandemi COVID-19 dan konflik di Ukraina.
“Gangguan berkepanjangan berisiko memicu darurat pangan global yang dapat menyebabkan jutaan orang, terutama di Afrika dan Asia Selatan, terancam kelaparan dan kemiskinan,” kata Dujarric mengutip pernyataan Sekjen PBB.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak mentah, produk minyak, dan gas alam cair (LNG) dunia. Ketegangan di kawasan ini dikhawatirkan berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi global.
Dalam perkembangan terkait, Angkatan Laut AS dilaporkan mulai membatasi lalu lintas kapal yang keluar-masuk pelabuhan Iran di kawasan tersebut sejak 13 April. Washington menyatakan bahwa kapal non-Iran tetap dapat melintas selama tidak melakukan pembayaran kepada pihak Teheran.
Sementara itu, Iran belum mengumumkan kebijakan resmi terkait pungutan di Selat Hormuz, meskipun isu tersebut sebelumnya sempat mencuat dalam wacana politik domestik mereka.
PBB menegaskan kembali pentingnya menjaga Selat Hormuz sebagai jalur perdagangan internasional yang bebas, aman, dan tidak menjadi alat tekanan geopolitik.
