Gelombang Kebangkrutan di Jepang Tembus 1.000 Kasus, UMKM Paling Terpukul

TOKYO, ARAHKITA.COM – Gelombang kebangkrutan perusahaan di Jepang belum mereda. Pada Juli 2026, jumlah perusahaan yang gulung tikar kembali menembus angka 1.000 kasus, menjadikannya bulan kedua berturut-turut dengan angka tinggi. Kondisi ini mencerminkan tekanan berat yang tengah dihadapi dunia usaha, terutama sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

Data dari Tokyo Shoko Research mencatat, sebanyak 1.028 perusahaan dinyatakan bangkrut sepanjang Juli. Angka ini naik 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tidak hanya jumlah kasus yang meningkat, total liabilitas atau utang perusahaan juga melonjak tajam hingga 41,4 persen, mencapai 236,3 miliar yen atau sekitar 1,5 miliar dolar AS.

Tekanan terbesar datang dari dua faktor utama: krisis tenaga kerja dan kenaikan harga. Kekurangan tenaga kerja mendorong biaya operasional meningkat, terutama karena lonjakan gaji dan biaya perekrutan. Sepanjang Juli, terdapat 63 kasus kebangkrutan yang dipicu oleh masalah tenaga kerja—angka tertinggi sepanjang sejarah. Dari jumlah tersebut, 36 kasus terjadi akibat membengkaknya biaya personel, meningkat dua kali lipat dibanding tahun lalu.

• Baca juga:

  ​Langkah Berani PM Sanae Takaichi: Bubarkan Parlemen demi Mandat Rakyat

Di sisi lain, kenaikan harga bahan baku dan material juga menjadi beban berat bagi pelaku usaha. Pelemahan nilai tukar yen membuat biaya impor semakin mahal. Akibatnya, tercatat 93 perusahaan bangkrut akibat tekanan harga—jumlah tertinggi sejak 2022.

Jika dilihat dari sektornya, industri jasa menjadi yang paling terdampak dengan 342 kasus kebangkrutan. Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi mencatat lonjakan paling signifikan, yakni naik 62,5 persen. Fenomena ini tidak lepas dari perubahan lanskap industri digital, termasuk meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang menggeser model bisnis konvensional, khususnya di bidang perangkat lunak dikutip Antara.

Yang paling terdampak adalah perusahaan skala kecil. Hampir 80 persen dari total kebangkrutan berasal dari perusahaan dengan liabilitas di bawah 100 juta yen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil menjadi kelompok paling rentan dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang semakin kompleks.

Situasi ini menjadi sinyal penting bahwa ekonomi Jepang, meski dikenal kuat dan stabil, tetap menghadapi tantangan struktural serius. Tanpa solusi jangka panjang, terutama dalam mengatasi krisis tenaga kerja dan stabilitas harga, gelombang kebangkrutan diperkirakan masih akan berlanjut.