Pemprov DKI Tak Toleransi Premanisme, Pramono Anung: “Tidak Ada Kompromi!”

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap aksi premanisme yang kembali meresahkan warga. Langkah tegas ini muncul setelah viralnya kasus pemalakan terhadap sopir bajaj di kawasan Tanah Abang.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa keamanan warga adalah prioritas utama. Ia memastikan tidak akan memberi ruang bagi praktik-praktik premanisme di Ibu Kota.

“Tidak ada kompromi lagi. Untuk premanisme di Jakarta, saya sebagai Gubernur tidak ragu-ragu untuk menindak tegas,” ujar Pramono saat memberikan keterangan di Jakarta Timur, Minggu (12/4/2026).

• Baca juga:

  Jakarta Masuk Kota Teraman ASEAN, Pramono: Premanisme Masih Jadi PR Serius

Pernyataan tersebut merespons video yang beredar luas di media sosial, yang memperlihatkan seorang sopir bajaj dimintai “uang setoran” oleh oknum di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Tak hanya itu, kasus serupa juga menimpa pedagang kecil. Seorang penjual bakso di kawasan Kebon Sirih mengaku dimintai iuran sebesar Rp100 ribu. Ketika menolak, pelaku justru merusak mangkok dagangannya.

• Baca juga:

  Pasar Tanah Abang Tutup 20–26 Maret 2026 saat Libur Lebaran

Menanggapi hal ini, Pramono langsung menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dinas terkait untuk bertindak cepat dan tegas.

“Saya sudah melihat videonya dan sudah meminta Satpol PP serta jajaran terkait untuk segera mengambil tindakan,” tegasnya dikutip Antara.

• Baca juga:

  DPRD DKI Nilai Penyesuaian Tarif Transjabodetabek Bisa Kurangi Beban Subsidi APBD

Peran Warga Jadi Kunci

Pramono juga menekankan bahwa menjaga keamanan kota bukan hanya tugas aparat. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dalam melaporkan kejadian yang meresahkan di lingkungan sekitar.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan warga menjadi kunci agar Jakarta benar-benar menjadi kota yang aman, tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dirasakan hingga ke lapisan masyarakat kecil.

Pengawasan Diperketat, Respons Dipercepat

Sebagai langkah lanjutan, Pemprov DKI berkomitmen memperkuat pengawasan di titik-titik rawan premanisme, termasuk kawasan perdagangan dan sektor informal.

Selain itu, respons aparat terhadap laporan masyarakat juga akan ditingkatkan, agar setiap aduan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Polisi Turun Tangan

Di sisi lain, Polda Metro Jaya juga menegaskan komitmennya untuk memberantas premanisme, termasuk praktik pemalakan terhadap pedagang kecil.

Penindakan akan dilakukan secara tegas untuk memastikan tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan jalanan di Jakarta.

Dengan langkah tegas ini, Pemprov DKI berharap keamanan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh warga—dari pengemudi bajaj hingga pedagang kecil di sudut kota.