John Gluba Gebze Soroti Otonomi Daerah dan Pendidikan: Fokus pada Skill dan Kemandirian

JAKARTA — Tokoh Papua Selatan John Gluba Gebze menyoroti pentingnya membangun kemandirian daerah melalui penguatan otonomi dan pendidikan berbasis keterampilan atau skill. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi harus mampu membuat masyarakat produktif dan mengoptimalkan potensi yang tersedia di daerah masing-masing.

Pandangan tersebut disampaikan John Gluba Gebze di Jakarta, Senin (21/9/2026). Ia menilai persoalan pembangunan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, tetapi juga bagaimana sumber daya manusia dan potensi lokal dikelola agar menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat.

John mengatakan Indonesia memiliki kekayaan yang sangat besar, baik di darat, laut maupun di dalam bumi. Karena itu, menurut dia, masyarakat perlu didorong untuk melihat potensi di sekitarnya dan mengubahnya menjadi sumber pendapatan.

• Baca juga:

  Gapoktan Tabur Tuai, Membumikan Peranan Petani Lokal Kabupaten Merauke dalam Mendukung Swasembada Pangan

“Ada kelimpahan di perut bumi, laut dan permukaan bumi. Kalau kita berharap saja, itu sebuah kebodohan,” ujar John.

Otonomi Harus Menghasilkan Kemandirian

• Baca juga:

  DPD RI Nilai Wajar Jika Kepala Daerah Keberatan Pemotongan Dana Transfer Daerah

Dalam pandangannya mengenai hubungan pusat dan daerah, John membedakan prinsip sentralisasi dengan otonomi.

Menurut dia, sentralisasi berpotensi menciptakan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, sementara otonomi seharusnya memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan kemampuan dan sumber dayanya sendiri.

• Baca juga:

  Jenazah Pilot Smart Air Capt. Enggon Erawan Tiba di Ciputat, Keluarga Minta Privasi

“Kalau inti dari sentralisasi itu ketergantungan, kalau inti dari otonomi adalah kemandirian,” katanya.

John mempertanyakan sejauh mana pelaksanaan otonomi daerah selama ini telah menghasilkan keseimbangan pembangunan. Ia menyinggung sejumlah wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, tetapi menurutnya manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan secara seimbang oleh masyarakat setempat.

Ia menyebut Papua, Aceh, Riau, Bangka Belitung dan Kalimantan sebagai contoh daerah yang memiliki sumber daya alam besar.

“Apakah dengan sentralisasi akan menciptakan keseimbangan kemajuan? Dengan otonomi yang benar akan terjadi keseimbangan kemajuan,” ujarnya.

Menurut John, persoalan tersebut juga perlu dilihat dalam konteks Pasal 18 dan Pasal 33 UUD 1945, terutama mengenai pembagian kewenangan daerah serta pengelolaan sumber daya dan perekonomian nasional.

Ia mempertanyakan posisi pemerintah daerah ketika sebagian besar pengelolaan sumber daya dan keuangan masih sangat dipengaruhi oleh pemerintah pusat.

Pendidikan Jangan Hanya Berorientasi Akademik

Selain otonomi daerah, John menilai perubahan paradigma pendidikan juga penting untuk menciptakan masyarakat yang mandiri.

Ia mengusulkan agar sistem pendidikan secara lebih tegas memberikan dua jalur utama, yakni pendidikan akademik dan pendidikan keterampilan atau vokasi.

“Dua saja. Kalau mau jadi akademisi, sekolah akademisi. Kalau mau mengelola hidup sendiri, pilih skill. Ada sekolah skill, ada sekolah akademisi,” kata John.

Menurutnya, tidak semua anak harus diarahkan pada jalur akademik. Sebagian lainnya perlu mendapatkan pendidikan yang memberikan keterampilan praktis sehingga dapat menciptakan pekerjaan maupun usaha sendiri.

Ia menilai pendidikan keterampilan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah.

“Yang mau menjadi akademisi, teruskan menjadi dosen, guru dan sebagainya. Tetapi yang lain sekolah skill, sekolah vokasi. Mau bikin apa, semuanya dilatih,” ujarnya.

John menyebut pendekatan tersebut penting terutama bagi wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi masih menghadapi persoalan keterampilan, pengolahan produk dan akses pasar.

Dari Cabai hingga Produk Olahan

Menurut John, kemandirian ekonomi masyarakat dapat dimulai dari komoditas sederhana yang memiliki pasar.

Ia mencontohkan cabai, tomat, jahe dan kencur. Masyarakat, kata dia, tidak harus selalu menjual hasil pertanian dalam bentuk bahan mentah.

“Kalau tomat tidak laku, ajarkan mereka membuat saus. Disimpan di freezer, bikin saus. Kalau masyarakat menanam kencur dan jahe, saya bisa bikin herbal,” katanya.

Bagi John, pengolahan hasil produksi merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan nilai tambah. Masyarakat perlu memiliki keterampilan untuk mengubah hasil pertanian menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Ia juga mendorong agar masyarakat Papua tidak hanya bergantung pada sektor-sektor ekstraktif seperti pertambangan atau perkebunan skala besar.

“Apakah kita harus kerja di kebun sawit, batubara, kita kumpul uang berapa tahun? Tapi kalau cabai jelas. Kita jual saja di dalam Papua. Pasar domestik saja hidup,” ujarnya.

Pariwisata dan Laut Juga Bisa Menjadi Kekuatan Ekonomi

John juga menyoroti potensi sektor pariwisata dan kelautan di berbagai daerah Indonesia.

Ia mencontohkan Nusa Tenggara Timur yang menurutnya memiliki kekayaan pariwisata dan perikanan yang dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila dikelola secara serius.

“Teman-teman di NTT punya pariwisata luar biasa, ikan luar biasa. Kenapa harus mengarahkan ekonomi di darat?” katanya.

Menurut John, pemerintah daerah perlu memiliki kebijakan yang mampu membuat potensi tersebut memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus memperkuat perputaran ekonomi daerah.

Ekonomi Dimulai dari Kampung

Gagasan tersebut sejalan dengan pendekatan yang sebelumnya ia dorong melalui pengembangan ekonomi berbasis kampung di Papua Selatan.

Melalui konsep yang disebutnya sebagai gerakan “maju kecil”, John mendorong masyarakat memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan mereka. Hasil sungai, hutan, pertanian, perikanan dan produk pangan dapat menjadi bagian dari rantai ekonomi lokal.

Dalam pengembangan ekonomi di kawasan Kali Bian, misalnya, masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hasil sungai dan hutan, termasuk ikan dan sagu. Hasil produksi tersebut kemudian masuk ke dalam rantai distribusi sehingga uang dapat berputar di lingkungan masyarakat.

Menurut John, model seperti itu penting karena pembangunan ekonomi tidak harus selalu dimulai dari proyek berskala besar.

“Program saya ada dua, yaitu menghasilkan makanan dan menghasilkan uang,” ujarnya.

Dorong Sekolah Skill dan Sekolah Kehidupan

John juga mengaitkan keterampilan ekonomi dengan kemampuan masyarakat mengelola kehidupan sehari-hari.

Ia menyampaikan gagasan untuk membangun “sekolah skill” dan “sekolah kehidupan” yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membekali masyarakat dengan kemampuan praktis dan produktif.

“Bagaimana menciptakan generasi produktif dan inovatif sehingga dia bisa memanajemen diri sendiri,” katanya.

Menurutnya, keterampilan memasak, mengolah hasil pertanian, membuat produk, berdagang dan mengelola usaha merupakan kemampuan yang perlu diperkuat sejak dini.

Pendekatan tersebut, kata John, diharapkan membuat masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu menciptakan pendapatan sendiri.

Tidak Sekadar Mengandalkan APBN

John juga menyoroti ketergantungan masyarakat terhadap anggaran pemerintah.

Menurutnya, anggaran negara tetap penting dalam pembangunan, tetapi masyarakat harus memiliki kemampuan menciptakan aktivitas ekonomi secara mandiri.

Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan daya beli masyarakat. Menurut John, perputaran ekonomi akan meningkat ketika masyarakat memiliki pendapatan dan mampu menjadi konsumen sekaligus produsen.

“Siapa yang menciptakan daya beli? Konsumen. Konsumen itu harus ada duitnya. Peredaran uang ada di mereka,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah lebih banyak memberikan ruang bagi masyarakat untuk memproduksi, mengolah dan memasarkan hasil usaha mereka.

Bagi John, kemandirian ekonomi tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Potensi yang ada di sekitar masyarakat dapat menjadi titik awal apabila dikelola dengan keterampilan, kreativitas dan akses pasar.

John Gluba Gebze merupakan tokoh asal Merauke yang pernah menjabat sebagai Bupati Merauke selama dua periode, yakni 2000–2005 dan 2005–2010. Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang memperjuangkan pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Pada 8 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik John Gluba Gebze sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua bersama sejumlah tokoh lainnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2025.

Dalam pandangannya mengenai masa depan pembangunan Indonesia, John menekankan bahwa kekayaan alam harus berjalan beriringan dengan kualitas sumber daya manusia.

Bagi dia, penguatan otonomi daerah dan pendidikan berbasis keterampilan merupakan dua bagian penting untuk mendorong masyarakat menjadi lebih produktif, mampu mengelola potensi lokal, dan membangun kemandirian ekonomi dari tingkat paling bawah.