Loading
Luhut Binsar Pandjaitan. (Tangkapan layar instagram @luhut.pandjaitan)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa pemanfaatan layanan digital pemerintah atau government technology (GovTech) berpotensi menekan defisit APBN hingga Rp400 triliun.
“Perhitungan awal tim menunjukkan penghematan mencapai sekitar Rp350–400 triliun. Saat ini, defisit APBN berada di kisaran Rp600 triliun,” ungkap Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Luhut dan timnya tengah mendorong pengembangan GovTech sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan, sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto yang diterimanya tujuh bulan lalu. Sejak Maret 2025, inovasi ini mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat proses dan efisiensi.
Untuk memastikan reformasi digital berjalan optimal, Luhut juga memimpin Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Komite ini mengadakan rapat perdana hari ini, menandai langkah nyata menuju pemerintahan yang lebih inklusif, efisien, transparan, dan berdaulat.
Laporan hasil rapat, termasuk struktur, model operasional, dan potensi penghematan, akan diserahkan kepada Presiden Prabowo besok, Rabu (27/8).
Baca juga:
Luhut Optimistis Transformasi Digital Pemerintah Bisa Pangkas Defisit hingga Rp400 TriliunLuhut menambahkan bahwa target pengurangan defisit APBN akan dicapai secara bertahap hingga 2026, selaras dengan visi Presiden.
Dalam pidatonya terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2026, Presiden Prabowo berharap defisit APBN bisa ditekan hingga nol persen pada 2027 atau 2028. “Cita-cita saya adalah, pada suatu saat, saya bisa melaporkan bahwa APBN kita sudah tidak memiliki defisit sama sekali,” tegas Prabowo pada Jumat (15/8/2025).
Baca juga:
Luhut Optimistis Transformasi Digital Pemerintah Bisa Pangkas Defisit hingga Rp400 TriliunUntuk RAPBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun dan alokasi belanja negara mencapai Rp3.786,5 triliun, dengan perkiraan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dikutip Antara.