Hampir Separuh Warga AS Salahkan Trump atas Kenaikan Harga Bensin 2026

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Sebuah survei terbaru mengungkapkan bahwa hampir separuh warga Amerika Serikat menilai Presiden Donald Trump bertanggung jawab atas kenaikan harga bensin sepanjang 2026. Laporan ini dikutip Axios pada Kamis (12/3/2026), berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Morning Consult.

Survei daring yang melibatkan 1.002 orang dewasa AS dengan margin kesalahan sekitar 3 persen itu menemukan bahwa 74 persen responden mengaku harga bensin telah naik, sementara 48 persen menuding kebijakan pemerintahan Trump sebagai penyebab utama.

“Harga bensin meningkat drastis, dan hampir separuh publik AS menaruh tanggung jawab pada pemerintah saat ini,” demikian laporan Axios mengutip hasil survei Morning Consult.

Sementara itu, 16 persen responden menyalahkan perusahaan minyak dan gas, 13 persen menyebut faktor pasar global, dan 11 persen menunjuk mantan Presiden Joe Biden.

Pada 12 Maret, rata-rata harga bensin di AS tercatat 3,6 dolar per galon (sekitar Rp61 ribu), naik dari 2,9 dolar per galon sebelum serangan militer AS terhadap Iran. Konflik ini pecah pada 28 Februari 2026, ketika AS dan Israel menyerang beberapa target di Iran, termasuk Teheran, yang menimbulkan korban sipil dan kerusakan infrastruktur.

Iran kemudian membalas dengan menarget pangkalan militer AS serta wilayah Israel, yang hampir menghentikan pengiriman minyak melalui Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi dunia.

Meski demikian, Menteri Energi AS, Chris Wright, menyebut penghentian pengiriman energi tersebut bersifat sementara.

“Kenaikan harga energi adalah ‘harga kecil’ yang harus dibayar untuk operasi yang akan mengubah arah sejarah,” ujar Wright pekan lalu.

Jajak pendapat ini menjadi cerminan ketidakpuasan warga AS terhadap dampak ekonomi dari kebijakan pemerintah di tengah ketegangan geopolitik yang masih berlangsung.

Dengan kenaikan harga bensin yang terus dirasakan masyarakat, isu ini diperkirakan akan menjadi sorotan politik utama menjelang pemilu mendatang dan diskusi publik mengenai kebijakan energi dan keamanan global.