Industri Kredit RI Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global, PayLater Melonjak Tajam

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Di tengah ketidakpastian global yang makin terasa, industri kredit nasional ternyata masih menunjukkan daya tahan yang cukup kuat. Tekanan geopolitik, fluktuasi nilai tukar, hingga implementasi regulasi baru belum mampu menggoyahkan fondasi sektor ini—meski sejumlah risiko mulai terlihat di permukaan.

Laporan dari PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) menyebutkan bahwa pertumbuhan kredit di Indonesia tetap berada di jalur positif. Hingga Februari 2026, total kredit nasional tercatat mencapai Rp9.938,2 triliun, tumbuh 9,6 persen secara tahunan (year on year).Di sisi lain, rasio kredit bermasalah (NPL Gross) masih terjaga di level 2,85 persen—angka yang menunjukkan kondisi industri masih relatif sehat.

Namun, di balik angka yang terlihat stabil, ada dinamika yang perlu dicermati.

• Baca juga:

  BI Ungkap Peluang Kredit Masih Lebar, Sektor Ini Punya Ruang Pembiayaan Besar

Tekanan Global Mulai Terasa di Segmen Rentan

Direktur Utama IdScore, Tan Glant Saputrahadi, mengungkapkan bahwa tekanan mulai terasa terutama pada segmen kredit konsumtif dan kelompok masyarakat dengan pendapatan yang lebih rentan.

• Baca juga:

  APPBI: Harga Barang di Pusat Belanja Berpotensi Naik Mulai Oktober 2026, Ini Penyebabnya

Daya beli yang belum sepenuhnya pulih, ditambah tingginya biaya dana akibat ketidakpastian global, membuat risiko di segmen ini meningkat.

Belum lagi faktor eksternal seperti konflik geopolitik, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, serta suku bunga global yang masih tinggi, ikut memberi tekanan tambahan pada industri keuangan domestik.

• Baca juga:

  INA: Investor Global Tetap Percaya Fundamental Indonesia, Tak Hanya Lihat Kondisi Jangka Pendek

Kondisi ini diperparah oleh nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.000 per dolar AS, serta likuiditas perbankan yang lebih ketat—yang pada akhirnya memperlambat penurunan suku bunga kredit.

PayLater Melonjak, tapi Risiko Ikut Naik

Salah satu fenomena yang paling mencolok adalah lonjakan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau PayLater.

Per Februari 2026, outstanding PayLater mencapai Rp56,3 triliun—melonjak hingga 86,7 persen (yoy). Angka ini jauh melampaui pertumbuhan kredit konsumtif konvensional.

Namun, pertumbuhan pesat ini datang dengan konsekuensi.

Rasio kredit bermasalah PayLater masih berada di kisaran 5 persen, lebih tinggi dibandingkan kredit perbankan pada umumnya. Ini menjadi sinyal bahwa perlu ada penguatan prinsip kehati-hatian (responsible lending) dan peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Yang lebih mengkhawatirkan, IdScore menemukan fenomena kepemilikan multi akun PayLater. Rata-rata debitur tercatat memiliki tujuh fasilitas aktif, bahkan dalam kasus ekstrem ada yang memiliki lebih dari 1.000 fasilitas kredit.

Situasi ini membuka potensi risiko overleverage—kondisi ketika beban utang melebihi kemampuan bayar.

“Jika tidak dikelola secara prudent, ini bisa menjadi bom waktu bagi stabilitas keuangan,” ujar Tan.

Proyeksi 2026: Tumbuh, tapi Lebih Selektif

Ke depan, IdScore memproyeksikan pertumbuhan kredit nasional pada 2026 berada di kisaran 10–11 persen. Angka ini masih tergolong sehat, dengan catatan stabilitas makroekonomi tetap terjaga.

Sementara itu, pertumbuhan PayLater diperkirakan masih tinggi, namun mulai memasuki fase normalisasi seiring meningkatnya pengawasan regulator dan fokus industri pada kualitas portofolio.

Penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia juga belum sepenuhnya dirasakan oleh debitur, terutama di segmen ritel, karena transmisi ke bunga kredit membutuhkan waktu.

UU PDP Jadi Tantangan Sekaligus Peluang

Selain faktor ekonomi, implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga menjadi perhatian penting.

Regulasi ini dinilai sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola data, meningkatkan keamanan sistem, serta menjaga kepercayaan publik.

Namun di sisi lain, penerapannya perlu dilakukan secara seimbang agar tidak menghambat akses informasi yang dibutuhkan dalam proses penyaluran kredit.

Sebagai lembaga pengelola data kredit, IdScore menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan transparansi data, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan pembatasan tujuan penggunaan data (purpose limitation).

Kunci: Seimbang antara Ekspansi dan Risiko

Di tengah berbagai tantangan, satu hal menjadi jelas: pertumbuhan kredit yang sehat tidak hanya soal angka, tetapi juga kualitas.

“Kredit yang sehat adalah fondasi ekonomi yang kuat. Tanpa literasi dan pengawasan yang memadai, pertumbuhan kredit bisa menjadi risiko sistemik di masa depan,” tegas Tan.

Karena itu, keseimbangan antara ekspansi bisnis, mitigasi risiko, dan perlindungan data menjadi kunci keberlanjutan industri keuangan Indonesia ke depan.