UNDP: Beban Utang Negara Ancam 55 Juta Pekerjaan Perempuan di Dunia

ONTARIO, KANADA, ARAHKITA.COM — Tekanan utang negara kini tak lagi sekadar soal angka di atas kertas. Laporan terbaru dari United Nations Development Programme (UNDP) mengungkap sisi lain yang lebih manusiawi: jutaan perempuan berpotensi kehilangan pekerjaan akibat kebijakan penghematan anggaran.

Dalam laporan yang dirilis Senin (4/5/2026), UNDP memperingatkan bahwa lonjakan pembayaran utang dapat memaksa banyak pemerintah memangkas belanja sosial. Dampaknya tidak kecil—sekitar 55 juta pekerjaan perempuan terancam hilang dalam jangka pendek.

Administrator UNDP, Alexander De Croo, menegaskan bahwa persoalan utang bukan sekadar hitungan ekonomi. “Ini adalah masalah kemanusiaan,” ujarnya. Menurutnya, beban pembayaran utang yang besar membuat ruang fiskal negara menyempit, sehingga layanan sosial penting ikut terpangkas.

• Baca juga:

  Terbesar di Asia, Indonesia Terbitkan Sun Samurai Bonds Sebesar Rp23,3 T

Ketika layanan publik, terutama sektor perawatan, dikurangi, dampaknya langsung terasa di tingkat rumah tangga. Tanggung jawab yang sebelumnya ditopang negara kembali dibebankan kepada keluarga—dan perempuan sering kali menjadi pihak yang paling menanggung beban tersebut. Akibatnya, akses perempuan terhadap peluang kerja dan ekonomi pun semakin terbatas.

Dampak Nyata: Pendapatan Turun, Risiko Kesehatan Naik

• Baca juga:

  UNDP: Beban Utang Negara Ancam 55 Juta Pekerjaan Perempuan di Dunia

Laporan bertajuk “Siapa yang Membayar Harganya? Ketidaksetaraan Gender dan Utang Negara” ini menganalisis data dari 85 negara berkembang. Hasilnya cukup mengkhawatirkan.

Pendapatan per kapita perempuan diperkirakan turun hingga 17 persen, sementara pendapatan laki-laki relatif tidak mengalami perubahan signifikan. Lebih jauh, tekanan utang juga berkorelasi dengan peningkatan angka kematian ibu hingga 32,5 persen, terutama di negara-negara dengan beban utang tinggi.

Direktur Global Kesetaraan Gender UNDP, Raquel Lagunas, menekankan bahwa perempuan selalu menjadi kelompok pertama yang terdampak ketika anggaran publik tertekan. Mulai dari kehilangan pekerjaan, berkurangnya akses layanan, hingga melemahnya keamanan ekonomi dikutip Antara.

Perlu Kebijakan yang Lebih Berkeadilan

UNDP mendorong agar setiap kebijakan pengelolaan utang mempertimbangkan dampak berbasis gender. Artinya, pemerintah tidak hanya fokus pada stabilitas fiskal, tetapi juga memastikan bahwa investasi sosial—termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan perawatan—tetap terlindungi.

Selain itu, pendekatan seperti penganggaran responsif gender dinilai penting untuk memastikan bahwa dampak ekonomi dari pembayaran utang tidak semakin memperlebar kesenjangan.

Pada akhirnya, pengelolaan utang yang bijak bukan hanya soal menjaga neraca keuangan negara tetap sehat, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan manusia—terutama bagi perempuan—tidak dikorbankan.