Pemerintah Siapkan BSF untuk Stabilkan Obligasi, Ini Risiko yang Diingatkan Ekonom

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Rencana pemerintah mengaktifkan kembali bond stabilization fund (BSF) untuk menjaga stabilitas pasar obligasi mendapat perhatian dari kalangan ekonom. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai dapat membantu meredam gejolak pasar keuangan dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, ada sejumlah risiko yang perlu diwaspadai.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan bahwa BSF tidak boleh dianggap sebagai solusi permanen untuk menjaga pasar surat utang negara.

Menurut Yusuf, keberadaan BSF memang dapat membantu pemerintah menahan gejolak ketika pasar obligasi mengalami tekanan. Namun, intervensi yang terlalu sering juga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap perilaku investor maupun kesehatan fiskal negara.

• Baca juga:

  Menkeu Siap Intervensi Pasar Obligasi Saat Rupiah Tembus Rp17.500 per Dolar AS

“BSF efektif sebagai alat stabilisasi jangka pendek, tetapi tidak bisa dijadikan solusi permanen,” ujar Yusuf di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Risiko Moral Hazard di Pasar Obligasi

• Baca juga:

  Pemerintah Siapkan BSF untuk Stabilkan Obligasi, Ini Risiko yang Diingatkan Ekonom

Yusuf menilai salah satu risiko terbesar dari pengaktifan BSF adalah munculnya moral hazard di kalangan investor.

Kondisi ini bisa terjadi ketika pelaku pasar merasa pemerintah akan selalu turun tangan menjaga harga obligasi. Akibatnya, investor berpotensi mengambil risiko lebih agresif karena merasa ada “penyangga” dari negara.

• Baca juga:

  Pemerintah Serap Rp28 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara, Minat Investor Masih Tinggi

Dalam praktiknya, investor dapat masuk ketika imbal hasil atau yield sedang tinggi, lalu keluar setelah pasar kembali stabil. Situasi seperti ini dinilai berbahaya karena negara akhirnya menanggung dampak dari perilaku spekulatif pasar.

Harga Obligasi Bisa Kehilangan Fungsi Alami

Selain moral hazard, Yusuf juga mengingatkan potensi distorsi harga di pasar obligasi.

Secara normal, pergerakan yield surat utang menjadi indikator penting untuk membaca tingkat risiko ekonomi. Namun jika intervensi pemerintah terlalu dominan, harga obligasi tidak lagi mencerminkan kondisi fundamental yang sebenarnya.

Ia menilai pasar bisa terlihat tenang dalam jangka pendek, tetapi kehilangan fungsi price discovery atau mekanisme pembentukan harga yang sehat.

“Dalam jangka pendek mungkin terlihat tenang, tetapi pasar kehilangan fungsi price discovery-nya,” kata Yusuf.

Tekanan Fiskal hingga Risiko Dominasi Kebijakan

Risiko lain yang turut disoroti adalah potensi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Yusuf, ada paradoks ketika pemerintah justru harus menambah beban fiskal demi menjaga stabilitas pasar utang. Jika BSF digunakan terlalu agresif, tekanan terhadap keuangan negara bisa semakin besar.

Ia juga menyinggung potensi kaburnya batas antara kebijakan fiskal dan moneter. Meski BSF berada dalam ranah fiskal, dampaknya dinilai menyerupai operasi pasar yang biasanya dilakukan bank sentral.

Bila koordinasi antara pemerintah dan otoritas moneter tidak jelas, pasar bisa menilai adanya dominasi fiskal terhadap kebijakan moneter. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan premi risiko di mata investor.

Risiko Ketergantungan Pasar

Tak hanya itu, Yusuf mengingatkan adanya risiko ketergantungan pasar terhadap intervensi pemerintah.

Jika investor mulai menganggap dukungan pemerintah sebagai sesuatu yang normal, pasar bisa bereaksi negatif ketika intervensi mulai dikurangi. Karena itu, strategi keluar atau exit strategy dinilai penting sejak awal penerapan BSF.

Pemerintah Siapkan BSF untuk Stabilkan SBN

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana pengaktifan kembali BSF untuk menjaga stabilitas pasar surat utang negara dikutip Antara.

Pemerintah berharap langkah tersebut dapat membantu menjaga stabilitas pasar keuangan domestik sekaligus menopang nilai tukar rupiah.

Skema BSF dilakukan melalui pembelian kembali atau buyback Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder ketika investor melepas kepemilikannya.

Langkah itu ditujukan agar yield SBN tetap stabil sehingga investor, terutama investor asing, tidak mengalami capital loss yang terlalu besar saat pasar bergejolak.

Purbaya juga menyebut sumber pendanaan BSF nantinya dapat melibatkan berbagai lembaga di bawah Kementerian Keuangan, termasuk special mission vehicle (SMV).