Loading
Konferensi pers jajaran pejabat pemerintah soal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di Jakarta, Rabu (20/5/2026). ANTARA/AMuzdaffar Fauzan
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah mulai menyiapkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kebijakan tersebut dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang masih dinamis.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/5/2026), Airlangga menjelaskan bahwa KEM-PPKF yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto di DPR RI menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027.
Menurutnya, pemerintah ingin menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus menjaga stabilitas fiskal nasional.
“Penyusunan APBN 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian yang tumbuh lebih cepat dan lebih tinggi,” ujar Airlangga.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara berada di kisaran 11,82–12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, belanja negara diproyeksikan mencapai 13,62–14,80 persen terhadap PDB.
Adapun defisit anggaran dijaga pada level 1,80–2,40 persen terhadap PDB agar tetap sehat dan terkendali.
Target Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi
Dalam asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi 2027 di kisaran 5,8–6,5 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding target APBN 2026 yang berada di level 5,4 persen.
Selain itu, inflasi diperkirakan tetap terkendali pada rentang 1,5–3,5 persen. Pemerintah juga memperkirakan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada di kisaran 6,5–7,3 persen.
Di sisi nilai tukar, rupiah diproyeksikan bergerak pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Sementara harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada di level 70–95 dolar AS per barel. Pemerintah juga menargetkan lifting minyak mencapai 602–615 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 934–977 ribu barel setara minyak per hari.
Fokus Turunkan Kemiskinan dan Pengangguran
Tak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga memasang target pembangunan sosial yang lebih ambisius pada 2027 dikutip Antara.
Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0–6,5 persen, lebih rendah dibanding target tahun 2026 yang berada di kisaran 6,5–7,5 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun ke level 4,30–4,87 persen.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui indeks modal manusia yang diproyeksikan naik menjadi 0,575.
Di sisi lain, rasio gini ditargetkan berada di kisaran 0,362–0,367 sebagai indikator pemerataan ekonomi nasional.
Kesejahteraan petani juga menjadi perhatian pemerintah. Indeks kesejahteraan petani diproyeksikan meningkat menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731.
Sementara proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81 persen, meningkat signifikan dibanding target 2026 sebesar 35 persen.
Prabowo Catat Sejarah di DPR
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Jakarta.
Momen tersebut menjadi catatan tersendiri karena Prabowo disebut sebagai Presiden RI pertama yang menyampaikan langsung pendahuluan RAPBN yang mencakup kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di hadapan anggota DPR RI.
Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri 451 anggota dewan sehingga memenuhi kuorum.