Sabtu, 15 Agustus 2026

RAPBN 2027: Target Penerimaan Pajak dan Bea Cukai Tembus Rp2.908 Triliun


 RAPBN 2027: Target Penerimaan Pajak dan Bea Cukai Tembus Rp2.908 Triliun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (kanan) saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan tahun anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU/pri.

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah memasang target penerimaan perpajakan sebesar Rp2.908 triliun dalam RAPBN 2027. Target tersebut mencakup penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penerimaan perpajakan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang diandalkan pemerintah pada 2027.

“Yang kencang adalah penerimaan perpajakan, diperkirakan mencapai Rp2.908 triliun,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Target penerimaan perpajakan tersebut meningkat 10,5 persen dibandingkan proyeksi atau outlook APBN 2026 yang diperkirakan mencapai Rp2.631,4 triliun.

Target Penerimaan Pajak Rp2.591,4 Triliun

Dari total penerimaan perpajakan tersebut, penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar.

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam RAPBN 2027 sebesar Rp2.591,4 triliun. Angka ini tumbuh 12,1 persen dibandingkan outlook APBN 2026 sebesar Rp2.310,8 triliun.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan mencapai Rp316,6 triliun. Target tersebut sedikit terkoreksi 1,2 persen dibandingkan outlook APBN 2026 sebesar Rp320,6 triliun.

Dengan demikian, kenaikan penerimaan perpajakan pada 2027 terutama ditopang oleh peningkatan target penerimaan pajak.

PNBP Ditargetkan Rp517,4 Triliun

Selain pajak, pemerintah juga memperkirakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp517,4 triliun pada 2027.

Target tersebut turun 10 persen dibandingkan outlook APBN 2026 yang mencapai Rp575,1 triliun.

Adapun penerimaan dari hibah ditargetkan sebesar Rp700 miliar, atau turun 56 persen dari outlook APBN 2026 sebesar Rp1,5 triliun.

Secara keseluruhan, pendapatan negara dalam RAPBN 2027 ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun.

Angka tersebut tumbuh 6,8 persen dibandingkan outlook APBN 2026 sebesar Rp3.208,1 triliun.

Menurut Purbaya, pertumbuhan pendapatan negara tersebut terutama akan didorong oleh peningkatan kepatuhan pajak (tax compliance) dan perluasan basis pajak (tax base).

Belanja Negara Capai Rp4.097,2 Triliun

Di sisi belanja, pemerintah merancang anggaran sebesar Rp4.097,2 triliun dalam RAPBN 2027.

Belanja negara tersebut meningkat 3,9 persen dibandingkan outlook APBN 2026 sebesar Rp3.942,4 triliun.

Belanja pemerintah pusat (BPP) ditargetkan sebesar Rp3.362,2 triliun, tumbuh 3,6 persen dari outlook APBN 2026 sebesar Rp3.245,5 triliun.

BPP tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.504,7 triliun. Angka ini turun 7,7 persen dibandingkan outlook APBN 2026 sebesar Rp1.630,4 triliun.

Sementara itu, belanja non-K/L ditetapkan sebesar Rp1.857,5 triliun, meningkat 15 persen dari outlook APBN 2026 sebesar Rp1.615,1 triliun.

Untuk transfer ke daerah (TKD), pemerintah mengalokasikan Rp735 triliun, naik 5,5 persen dibandingkan outlook APBN 2026 sebesar Rp696,9 triliun.Defisit RAPBN 2027 Sebesar Rp671,2 Triliun

Dengan target pendapatan dan belanja tersebut, RAPBN 2027 dirancang mengalami defisit sebesar Rp671,2 triliun atau setara 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara itu, keseimbangan primer ditargetkan masih mengalami defisit sebesar Rp20,9 triliun.

Target penerimaan perpajakan menjadi salah satu bagian penting dalam RAPBN 2027. Pemerintah mengandalkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak untuk mendukung pencapaian target tersebut.

Dengan target penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp316,6 triliun, penerimaan perpajakan diharapkan menjadi penopang utama pendapatan negara pada 2027.

Editor : Farida Denura

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Ekonomi Terbaru