RAPBN 2027 Disiapkan, Prabowo Tetapkan 8 Program Prioritas Nasional

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah mulai menyiapkan arah kebijakan anggaran untuk 2027. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 akan difokuskan pada delapan program kerja prioritas nasional (PKPN).

Delapan prioritas tersebut dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo menyebut delapan program tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan serta pembangunan desa, dan penurunan kemiskinan.

• Baca juga:

  LKPP Percepat Pengadaan 2027, Pemerintah Dorong Kontrak Sejak Awal Tahun

“Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” ujar Prabowo.

Delapan Prioritas RAPBN 2027

• Baca juga:

  LKPP Percepat Pengadaan 2027, Pemerintah Dorong Kontrak Sejak Awal Tahun

Jika dirinci, arah utama RAPBN 2027 pemerintah mencakup:

1. Kedaulatan pangan untuk memperkuat ketahanan dan ketersediaan pangan nasional.

   • Baca juga:

     RAPBN 2027: Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 6 Persen

2. Kemandirian energi dan air guna memperkuat ketahanan sumber daya strategis.

3. Pendidikan sebagai salah satu fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4. Kesehatan untuk memperkuat pelayanan dan perlindungan kesehatan masyarakat.

5. Hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.

6. Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana untuk mendukung konektivitas sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat.

7. Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa untuk memperluas kesempatan ekonomi hingga tingkat daerah.

8. Penurunan kemiskinan melalui kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Prabowo, capaian yang diraih pemerintah pada semester pertama 2026 menjadi salah satu pijakan dalam menyusun RAPBN 2027.

Karena itu, desain RAPBN 2027 akan tetap diarahkan secara ekspansif, tetapi dengan pendekatan yang kolaboratif, terarah, dan terukur.

“Arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat,” katanya.

Fiskal, Moneter, dan Danantara Harus Bersinergi

Prabowo juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara. Menurutnya, koordinasi antarsektor tersebut harus semakin solid agar kebijakan ekonomi dapat berjalan efektif.

“Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan semakin solid,” ujar Presiden.

Di sisi lain, pemerintah juga akan terus mendorong transformasi ekonomi menuju aktivitas yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.

Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan program-program unggulan, hilirisasi, industrialisasi, serta pemberdayaan pelaku ekonomi di berbagai sektor.

UMKM hingga Pekerja Rentan Jadi Perhatian

Selain agenda transformasi ekonomi, pemerintah memastikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam RAPBN 2027.

Prabowo mengatakan program perlindungan sosial harus semakin andal. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu terus diperkuat agar mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

“Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat,” kata Prabowo.

Dengan arah tersebut, RAPBN 2027 tidak hanya ditujukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Pusat dan Daerah Diminta Semakin Selaras

Prabowo juga menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, koordinasi yang semakin kuat diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tidak tumpang tindih.

Selain itu, pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memperkuat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

“Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegas Prabowo dikutip Antara.

Dengan delapan prioritas tersebut, RAPBN 2027 diarahkan menjadi instrumen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperkuat kemandirian nasional, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.