Prabowo Soroti Dana Daerah Mengendap di Bank, Pertanyakan Efektivitas TKD

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya optimal. Menurutnya, anggaran yang berasal dari pemerintah pusat harus benar-benar digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Prabowo mengatakan pemerintah pusat perlu memastikan setiap rupiah dalam anggaran negara memberikan manfaat nyata. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD).

“Kadang-kadang aneh, uang oleh Pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer, nggak dipakai,” kata Prabowo dalam Program Presiden Prabowo Menjawab, sebagaimana dirilis Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

• Baca juga:

  Prabowo Copot Purbaya Yudhi Sadewa, Tunjuk Suahasil Nazara Jadi Menkeu: Mengapa?

Dana Daerah Harus Berdampak

Presiden menilai persoalan penyerapan anggaran perlu mendapat perhatian karena transfer dari pemerintah pusat kepada daerah pada dasarnya ditujukan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

• Baca juga:

  DPR Arahkan Kebijakan Transfer ke Daerah 2027 untuk Percepat Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas masing-masing. Namun, menurut Prabowo, kewenangan tersebut harus diikuti dengan pengelolaan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya terletak pada besarnya dana yang dialokasikan, tetapi juga pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

• Baca juga:

  CSIS Ingatkan: Pertumbuhan 6 Persen 2026 Terancam Jika APBN Terus Tertekan

Salah satu contoh yang disoroti Prabowo adalah pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa. Ia mempertanyakan masih adanya kebutuhan infrastruktur yang belum terpenuhi meski anggaran telah disalurkan ke daerah dan desa.

“Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya. Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Rp1 miliar. Selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp400 juta,” ujarnya.

Prabowo Pertanyakan Efektivitas Transfer ke Daerah

Pernyataan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap efektivitas pemanfaatan anggaran daerah dan Transfer ke Daerah. Pemerintah pusat ingin agar dana yang telah dialokasikan melalui APBN maupun yang diteruskan kepada pemerintah daerah dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang konkret.

Bagi masyarakat, manfaat anggaran antara lain dapat terlihat dari tersedianya infrastruktur dasar, meningkatnya kualitas pelayanan publik, serta program pembangunan yang menjawab kebutuhan di tingkat lokal.

Karena itu, Prabowo menegaskan pentingnya orientasi hasil dalam kebijakan anggaran. Dana yang telah ditransfer ke daerah diharapkan tidak berhenti sebagai saldo yang tersimpan, tetapi digunakan untuk membiayai program yang memberikan manfaat langsung.

Pemerintah pusat juga perlu memastikan mekanisme pengelolaan dan pengawasan anggaran berjalan sehingga alokasi APBN dan TKD dapat mendukung tujuan pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.

Dengan demikian, pembahasan mengenai transfer ke daerah tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran yang disalurkan, tetapi juga bagaimana dana tersebut direncanakan, digunakan, diawasi, dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

serta pelayanan publik.Keyword UtamaPrabowo Subianto, Transfer ke Daerah, TKD, anggaran daerah, dana daerah, anggaran pemerintah daerah, penyerapan anggaran, pembangunan desaTagsPrabowo Subianto, Transfer ke Daerah, TKD, anggaran daerah, pemerintah daerah, APBN, penyerapan anggaran, pembangunan desa, dana desa, pelayanan publik