RAPBN 2027: Belanja Negara Tembus Rp4.097 Triliun, Ini Fokus Pemerintah

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun. Anggaran yang untuk pertama kalinya menembus angka Rp4.000 triliun tersebut akan diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan besarnya anggaran tersebut membawa tanggung jawab yang tidak kalah besar. Karena itu, belanja negara perlu diarahkan pada program yang memberikan dampak terhadap produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

“Ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia belanja negara melebihi Rp4.000 triliun. Ini bukan hanya sekadar belanja yang besar, tetapi juga adalah tanggung jawab yang besar,” kata Suahasil dalam kegiatan ANTARA Business Forum di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

• Baca juga:

  LKPP Percepat Pengadaan 2027, Pemerintah Dorong Kontrak Sejak Awal Tahun

Menurut Suahasil, salah satu fokus utama belanja negara adalah peningkatan kualitas modal manusia. Hal ini akan dilakukan melalui sejumlah sektor strategis, mulai dari peningkatan produktivitas, kesehatan, pendidikan hingga perlindungan sosial.

Anggaran juga akan diarahkan untuk mendukung berbagai layanan yang menunjang peningkatan kualitas SDM. Salah satunya melalui pembangunan dan penguatan konektivitas infrastruktur.

• Baca juga:

  RAPBN 2027: Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 6 Persen

Dengan konektivitas yang semakin baik, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap berbagai layanan dan kegiatan ekonomi dapat semakin terbuka.

Sinergi dengan Danantara

• Baca juga:

  Pergantian Menkeu Tak Jadi Hambatan Investasi AS di Indonesia

Dalam pelaksanaannya, kebijakan belanja negara juga akan berjalan secara paralel dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan otoritas di sektor keuangan lainnya.

Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penggunaan anggaran sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan rencana pemerintah, total belanja negara dalam RAPBN 2027 mencapai Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut tumbuh 3,9 persen dibandingkan outlook 2026.

Dari jumlah tersebut, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dialokasikan sebesar Rp3.362,2 triliun. Sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp735 triliun.

Pemerintah mengarahkan BPP 2027 pada konsep belanja berkualitas. Kebijakan tersebut tetap mempertahankan kinerja pelayanan publik sekaligus mendukung daya beli masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Sementara itu, kebijakan TKD diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja di daerah. Pemerintah berharap transfer tersebut dapat mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di berbagai wilayah.

Pendapatan Negara Ditargetkan Rp3.426 Triliun

Di sisi pendapatan, pemerintah memproyeksikan penerimaan negara dalam RAPBN 2027 mencapai Rp3.426 triliun.

Angka tersebut tumbuh 6,8 persen dibandingkan outlook 2026 dengan rasio pendapatan negara sebesar 12,23 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.908 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp517,4 triliun, serta penerimaan hibah sebesar Rp0,7 triliun.

Dari penerimaan perpajakan, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp2.591,4 triliun. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai diproyeksikan sebesar Rp316,6 triliun.

Dengan proyeksi pendapatan dan belanja tersebut, pemerintah menetapkan defisit anggaran RAPBN 2027 sebesar Rp671,2 triliun atau setara 2,40 persen terhadap PDB.

Besarnya belanja negara tersebut menunjukkan bahwa tantangan berikutnya bukan hanya menjaga kemampuan pemerintah dalam membiayai program pembangunan, tetapi juga memastikan anggaran digunakan secara efektif untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.