Suahasil Nazara Tegaskan Efisiensi APBN Harus Beri Manfaat Maksimal bagi Masyarakat

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa dimaknai sebatas memangkas anggaran. Menurutnya, efisiensi harus diarahkan agar setiap rupiah belanja negara mampu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).

“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” kata Suahasil.

• Baca juga:

  Suahasil Nazara Jadi Menkeu, Pakar: Pasar Tak Alami Policy Shock

Efisiensi APBN Harus Berorientasi Hasil

Suahasil menjelaskan, efisiensi merupakan bagian dari pengelolaan APBN secara menyeluruh. Pengelolaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan belanja, tetapi juga mencakup penerimaan negara dan pembiayaan.

• Baca juga:

  Suahasil Nazara Yakinkan Pasar, Arah Kebijakan Kemenkeu Tetap Terjaga

Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk program yang tepat sasaran dan menghasilkan dampak nyata.

Dengan pendekatan tersebut, efisiensi APBN bukan berarti pemerintah semata-mata mengurangi pengeluaran. Yang lebih penting adalah memastikan belanja negara memberikan output dan manfaat maksimal bagi masyarakat.

• Baca juga:

  Menkeu: PFII Jadi Ekosistem Keuangan Kelas Dunia, Target Tarik Investasi Global dan Dongkrak Ekonomi RI

“Jadi, yang kita lihat adalah bagaimana belanja itu menghasilkan output yang maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

APBN Harus Tetap Sehat dan Kredibel

Selain mendorong efisiensi, Suahasil menegaskan pentingnya menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Anggaran negara harus tetap memiliki kemampuan untuk membiayai berbagai agenda pembangunan nasional.

Ia juga menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Suahasil, pengelolaan APBN harus dilakukan secara hati-hati agar fungsi anggaran sebagai instrumen pembangunan tetap berjalan, sekaligus menjaga kepercayaan terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Operasional Kementerian Keuangan Tetap Berjalan

Terkait kepemimpinannya di Kementerian Keuangan, Suahasil mengatakan akan terlebih dahulu mempelajari berbagai keputusan yang telah berjalan di kementerian tersebut.

Termasuk di antaranya keputusan terkait penataan jabatan struktural di lingkungan internal Kementerian Keuangan.

Suahasil memastikan pergantian kepemimpinan tidak mengganggu kegiatan operasional kementerian. Seluruh tugas dan fungsi Kementerian Keuangan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Suahasil Kembali Memimpin Kementerian Keuangan

Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024–2029.

Sebelum kembali menduduki posisi Menteri Keuangan, Suahasil merupakan Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2019. Ia kemudian tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Keuangan setelah terjadi pergantian pemerintahan pada Oktober 2024.

Kini, Suahasil menghadapi tantangan untuk memastikan pengelolaan APBN tetap efisien, sehat, kredibel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dikutip Antara.

Bagi pemerintah, efisiensi APBN pada akhirnya bukan sekadar soal seberapa besar anggaran yang dipangkas, tetapi seberapa besar manfaat yang dapat dihasilkan dari anggaran yang tersedia.