Suahasil Nazara Jadi Menkeu, Pakar: Pasar Tak Alami Policy Shock

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara mendapat respons positif dari pasar. Pelaku pasar dinilai melihat pergantian tersebut sebagai langkah yang memberikan kepastian sekaligus menjaga kesinambungan kebijakan fiskal pemerintah.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Rahma Gafmi, mengatakan sentimen pasar terhadap pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan relatif stabil dan cenderung positif.

“Pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara umumnya direspons pasar dengan sentimen yang relatif stabil dan cenderung positif, yaitu bisa dikatakan menenangkan,” kata Rahma dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/9/2026).

• Baca juga:

  Ekonom Sebut Pergantian Menkeu Berpotensi Ubah Arah Kebijakan Fiskal

Suahasil Dinilai Beri Sinyal Keberlanjutan Kebijakan

Menurut Rahma, Suahasil Nazara memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi di kalangan pasar keuangan, investor institusional, maupun analis makro.

• Baca juga:

  Penerimaan Pajak RI Tembus Rp245,1 Triliun per Februari 2026, PPN dan PPnBM Melonjak Tajam

Pengalaman Suahasil sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menjadi salah satu alasan penunjukannya dinilai tidak menimbulkan kekhawatiran besar di pasar. Sebaliknya, keputusan tersebut dianggap menunjukkan adanya policy continuity atau kesinambungan kebijakan.

Pelaku pasar, kata Rahma, sudah memahami rekam jejak, gaya komunikasi, serta pemahaman Suahasil terhadap kebijakan fiskal.

• Baca juga:

  Prabowo Copot Purbaya Yudhi Sadewa, Tunjuk Suahasil Nazara Jadi Menkeu: Mengapa?

Karena itu, perpindahan dari posisi Wamenkeu ke Menkeu dinilai tidak menciptakan policy shock atau kejutan kebijakan yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar.

“Pasar tahu persis rekam jejak, gaya komunikasi, dan pemahamannya terhadap disiplin fiskal,” ujar Rahma.

Kepastian Fiskal Jadi Perhatian Utama Pasar

Rahma menjelaskan, salah satu sentimen utama yang muncul dari pasar adalah adanya kepastian terhadap arah kebijakan fiskal dan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasar dinilai memperoleh reassurance atau rasa aman bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit dan kesehatan APBN.

Suahasil juga dipandang sebagai teknokrat yang memiliki pengalaman dalam mengawal postur fiskal agar tetap kuat menghadapi berbagai dinamika ekonomi global.

Dengan kondisi tersebut, pergantian Menkeu tidak dipersepsikan sebagai perubahan besar dalam arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Koordinasi Antarotoritas Dinilai Tetap Solid

Selain kesinambungan kebijakan fiskal, pasar juga menyambut positif potensi terjaganya koordinasi antara Kementerian Keuangan dan sejumlah otoritas ekonomi lainnya.

Koordinasi tersebut mencakup Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta instansi strategis yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Koordinasi dengan badan pengelola investasi juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan kebijakan ekonomi berjalan secara terintegrasi.

Dalam pernyataan resminya setelah pelantikan, Suahasil disebut berupaya meredam spekulasi dengan menekankan bahwa pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan merupakan bagian dari kesinambungan manajerial.

Arah utamanya tetap pada upaya menjaga kredibilitas keuangan negara sesuai dengan arahan Presiden.

“Secara keseluruhan, pasar memandang pergantian ini sebagai langkah yang mengutamakan kepastian, stabilitas makro, dan terjaganya kepercayaan investor ketimbang perubahan arah angin kebijakan fiskal Indonesia,” ungkap Rahma dikutip Antara.

Dengan demikian, pergantian Menkeu dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara untuk sementara dipandang pasar sebagai transisi yang mengedepankan stabilitas dan kesinambungan. Faktor pengalaman Suahasil di Kementerian Keuangan menjadi modal penting untuk mempertahankan kepercayaan pasar terhadap pengelolaan fiskal Indonesia.