KPK Ungkap Kasus Bupati Rejang Lebong Berkat Laporan Warga, Berujung OTT

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Rejang Lebong bermula dari laporan masyarakat. Informasi publik tersebut menjadi pintu masuk hingga akhirnya berujung pada operasi tangkap tangan (OTT).

Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, menyampaikan apresiasi atas partisipasi warga dalam memberantas korupsi di daerah.

“Peristiwa tertangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat. Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi tersebut,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

• Baca juga:

  KPK Dalami Hubungan Silmy Karim dan Direktur Kampung Rusia Bali

Berawal dari Laporan, Berlanjut ke Pemantauan

Setelah menerima pengaduan, KPK melakukan pengumpulan keterangan tambahan. Begitu informasi dinilai cukup, tim langsung bergerak melakukan pemantauan intensif di wilayah Bengkulu pada awal Maret 2026.

• Baca juga:

  KPK Tahan Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari dalam Kasus Suap Ijon Proyek 2025–2026

Pada 9 Maret 2026, KPK memperoleh informasi adanya proses penyerahan uang dugaan suap yang dibungkus plastik. Temuan itu langsung ditindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Wakil Bupati Hendri, serta 11 orang lainnya terkait dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

• Baca juga:

  Sempat Terjaring OTT, Wabup Rejang Lebong Tidak Ditetapkan Tersangka

Sehari kemudian, 10 Maret 2026, Fikri Thobari dan sejumlah pihak dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Lima Orang Jadi Tersangka

KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek tahun anggaran 2025–2026. Mereka adalah:

Muhammad Fikri Thobari (MFT)

Harry Eko Purnomo (HEP), Kepala Dinas PUPR Rejang Lebong

Irsyad Satria Budiman (IRS), pihak swasta PT Statika Mitra Sarana

Edi Manggala (EDM), pihak swasta CV Manggala Utama

Youki Yusdiantoro (YK), pihak swasta CV Alpagker Abadi

Kelima tersangka diduga terlibat dalam praktik suap terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Kasus ini kembali menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi. Tanpa laporan awal dari warga, dugaan praktik suap tersebut bisa saja tak terungkap.

KPK pun mengimbau masyarakat untuk terus aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan, khususnya di daerah.