Protes Besar di Prancis, Ratusan Demonstran Ditahan Polisi akibat Tolak Anggaran Negara

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Gelombang protes besar kembali mengguncang Prancis. Polisi menangkap sedikitnya 675 orang, termasuk 280 orang di Paris, setelah aksi unjuk rasa bertajuk “Bloquons Tout” atau “Blokir Semuanya” yang menentang rencana anggaran negara terbaru.

Menurut laporan Kementerian Dalam Negeri Prancis, penangkapan berlangsung sejak Rabu (10/9/2025) hingga Kamis (11/9/2025). Kepala kepolisian Paris, Laurent Nunez, mengungkapkan bahwa bentrokan paling intens terjadi di kawasan Place des Fêtes, Paris.

“Pagi ini kami menangkap 280 orang, termasuk banyak yang sebelumnya sudah dalam tahanan. Sebanyak 164 orang masih kami tahan,” ujar Nunez kepada media CNews-Europe 1. Ia menilai aksi tersebut gagal karena upaya pemblokiran jalan dan fasilitas umum tidak berjalan sesuai rencana.

Aksi Pemblokiran Gagal

Kepolisian mencatat setidaknya ada 10 percobaan pemblokiran jalan lingkar Paris dan penyerbuan stasiun kereta Gare du Nord, namun semuanya digagalkan. Beberapa aksi sporadis juga terjadi di sekolah menengah dan terminal bus, tetapi segera dibubarkan aparat.

Senada dengan Nunez, Ketua Senat Prancis Gerard Larcher juga menyebut unjuk rasa kali ini tidak berhasil mencapai tujuan. Meski demikian, protes berskala kecil masih terlihat di sejumlah titik, termasuk di Nantes dan Universitas Sciences Po di Paris.

Nunez menegaskan aparat akan tetap waspada dan menggunakan “doktrin yang sama” untuk menghadapi aksi-aksi susulan.

Gelombang Aksi Baru Menanti

Serikat pekerja Prancis sudah menyerukan gelombang demonstrasi baru pada 18 September mendatang. Rute unjuk rasa di Paris masih dalam pembahasan karena belum mendapat persetujuan kepolisian.

Gerakan “Bloquons Tout” sendiri awalnya digagas oleh kelompok kecil bernama Les Essentiels melalui media sosial. Dukungan semakin besar setelah partai kiri ekstrem La France Insoumise (LFI) ikut serta.

Krisis Politik dan Anggaran

Kemarahan publik dipicu oleh rencana anggaran negara yang diajukan mantan Perdana Menteri Francois Bayrou. Bayrou mendorong paket penghematan sebesar 44 miliar euro untuk menekan utang nasional yang sudah mencapai 113 persen dari PDB.

Namun, usulan itu justru berujung pada kekalahan Bayrou dalam mosi percaya di Majelis Nasional pada 8 September lalu. Presiden Emmanuel Macron kemudian menunjuk Menteri Pertahanan Sebastien Lecornu sebagai perdana menteri baru, dengan mandat membentuk pemerintahan yang lebih stabil.

Saat ini, Prancis menghadapi defisit anggaran sebesar 5,8 persen, salah satu yang tertinggi di Uni Eropa. Negosiasi terkait APBN 2025 menjadi sumber ketegangan politik, bahkan menyebabkan runtuhnya pemerintahan Michel Barnier pada Desember lalu.