AS Desak Negara Amerika Latin Keluar dari ICC, Hegseth Soroti Kedaulatan Nasional

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Amerika Serikat (AS) kembali meningkatkan tekanan terhadap Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC). Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth bahkan secara terbuka mendorong negara-negara Amerika Latin yang tergabung dalam Americas Counter-Cartel Coalition (ACCC) untuk keluar dari lembaga peradilan internasional tersebut.

Seruan itu disampaikan Hegseth dalam pertemuan ACCC di Panama, Rabu (12/8/2026). Menurutnya, keberadaan ICC dapat mengganggu kewenangan negara dalam menjalankan hukum dan mengambil keputusan terkait keamanan nasional.

“Saya sangat mendorong setiap anggota ACCC untuk keluar dari ICC dan menolak upaya mereka merampas kedaulatan pemerintah dan pengadilan Anda,” kata Hegseth dalam pidatonya.

• Baca juga:

  71 Sekolah di Canberra Ditutup Sementara karena Dugaan Kontaminasi Asbes

Hegseth: Negara Harus Berdaulat atas Militernya

Hegseth menegaskan bahwa setiap negara seharusnya memiliki kewenangan penuh untuk mengerahkan militernya dalam rangka melindungi masyarakat, selama tindakan tersebut dilakukan berdasarkan hukum dan konstitusi masing-masing.

Menurut dia, pemerintah dan militer suatu negara tidak seharusnya berada di bawah kendali lembaga internasional yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat.

“Negara-negara kita mempertahankan kedaulatan dan kemampuan untuk mengerahkan prajurit kita sendiri untuk membela diri,” ujarnya.

Hegseth juga menyinggung apa yang disebutnya sebagai inisiatif “budaya prajurit”, yang menekankan kemampuan militer untuk bertindak secara efektif dalam menghadapi ancaman keamanan.

Ia bahkan mengkritik aturan internasional yang dinilainya terlalu membatasi ruang gerak tentara AS.

Menurut Hegseth, aturan yang dianggap tidak diperlukan dapat membuat tentara AS bertempur dengan “satu tangan terikat di belakang”. Ia menekankan bahwa kemampuan untuk menggunakan kekuatan secara efektif harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam operasi militer.

AS Tuduh ICC Perluas Yurisdiksi

Tekanan Washington terhadap ICC bukan hal baru.

Hegseth menuduh ICC berupaya memperluas yurisdiksinya terhadap personel militer AS dan negara-negara mitranya, termasuk terkait operasi militer yang dilakukan di berbagai wilayah.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk “upaya perebutan kekuasaan yang melanggar hukum”.

Sikap ini sejalan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump yang dalam beberapa bulan terakhir semakin keras menentang ICC.

AS sendiri bukan negara pihak dalam Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan ICC. Washington juga sejak lama menolak yurisdiksi ICC terhadap warga negara AS.

Isu Netanyahu Memperuncing Hubungan AS dan ICC

Hubungan AS dengan ICC semakin tegang setelah lembaga tersebut menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada November 2024.

Keduanya menghadapi tuduhan terkait dugaan kejahatan dalam konflik di Jalur Gaza.

Pemerintahan Trump kemudian meningkatkan tekanan terhadap ICC. Presiden Donald Trump sebelumnya menyebut upaya Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk menghadapi ICC sebagai bagian dari langkah melindungi Netanyahu dan pihak lain yang menjadi sasaran penyelidikan pengadilan tersebut.

Dalam pertemuan di Camp David pada bulan sebelumnya, Rubio juga menilai ICC telah kehilangan legitimasi ketika mengklaim memiliki yurisdiksi terhadap negara-negara yang bukan anggotanya.

Trump kemudian menggambarkan langkah Rubio sebagai upaya untuk “membela Bibi dan berbagai pihak lainnya”, merujuk pada Netanyahu.

Kolombia Masuk Koalisi Anti-Kartel

Di tengah perdebatan mengenai ICC, Hegseth juga mengumumkan perkembangan penting dalam kerja sama keamanan AS dan negara-negara Amerika Latin.

Kolombia resmi bergabung dengan Americas Counter-Cartel Coalition sebagai anggota ke-19. Koalisi tersebut merupakan bagian dari inisiatif regional yang didorong pemerintahan Trump untuk memperkuat kerja sama dalam menghadapi jaringan narkotika dan organisasi kriminal lintas negara.

Hegseth mengatakan Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella telah meminta bantuan AS dalam perjuangan melawan apa yang disebutnya sebagai terorisme narkoba.

“Kolombia telah meminta Departemen Perang untuk bergabung dalam perjuangan Kolombia melawan terorisme narkoba, dengan mengizinkan operasi militer bersama untuk menghancurkan jaringan teroris,” kata Hegseth.

De la Espriella sendiri baru dilantik sebagai Presiden Kolombia pada 7 Agustus 2026 setelah memenangkan pemilihan presiden tahun ini.

Kerja sama tersebut berpotensi membawa hubungan keamanan Washington dan Bogotá ke tahap baru. AS sebelumnya juga telah menyatakan rencana memberikan bantuan keamanan sekitar US$1 miliar kepada pemerintahan baru Kolombia.

Perdebatan tentang Kedaulatan dan Hukum Internasional

Seruan Hegseth untuk meninggalkan ICC memperlihatkan semakin tajamnya perdebatan antara prinsip kedaulatan nasional dan mekanisme pertanggungjawaban pidana internasional.

Bagi Washington, persoalannya berkaitan dengan kewenangan negara untuk menentukan kebijakan pertahanan dan penggunaan kekuatan militernya sendiri.

Namun di sisi lain, ICC dibentuk untuk mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, terutama ketika mekanisme hukum nasional tidak mampu atau tidak bersedia melakukan proses hukum secara efektif.

Karena itu, pernyataan Hegseth bukan sekadar kritik terhadap sebuah lembaga internasional. Seruan tersebut juga mencerminkan perdebatan yang lebih besar mengenai sejauh mana hukum internasional dapat membatasi tindakan negara dalam menjalankan operasi militer dilansir Antara.

Dengan masuknya Kolombia ke dalam ACCC dan semakin eratnya kerja sama militer Washington dengan sejumlah negara di kawasan, posisi AS di Amerika Latin tampaknya akan semakin berpengaruh dalam agenda keamanan regional.

Pada saat yang sama, penolakan keras Washington terhadap ICC menunjukkan bahwa isu kedaulatan, operasi militer, dan pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan perang masih akan menjadi salah satu perdebatan penting dalam politik internasional.