Mendagri Percepat Pemulihan Layanan Pemda Terdampak Bencana di Sumatra, 1.138 Praja IPDN Dikerahkan

TANGERANG, ARAHKITA.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan Kementerian Dalam Negeri saat ini memprioritaskan percepatan pemulihan layanan pemerintahan daerah (pemda) di wilayah Sumatera yang terdampak bencana.

Menurut Tito, pemulihan pascabencana harus dipusatkan pada dua aspek utama, yakni kembalinya fungsi pemerintahan serta bangkitnya aktivitas ekonomi masyarakat.

"Bagi saya ada dua hal penting untuk pemulihan. Pertama, kantor pemerintahan harus kembali berjalan normal. Kedua, ekonomi masyarakat bergerak, yang ditandai dengan aktivitas jual beli. Oleh karena itu, kami percepat pemulihan layanan pemerintahan daerah," ujar Tito di Tangerang, Provinsi Banten, Sabtu (3/1/2026) seperti yang dikutip dari Antara.

• Baca juga:

  Menteri Tito Karnavian Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2020

Untuk mendukung percepatan tersebut, Kemendagri mengerahkan 1.138 personel Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai tenaga bantuan pemulihan pascabencana. Pengiriman dilakukan secara bertahap ke wilayah terdampak.

“Hari ini diberangkatkan 413 personel, besok 414 personel untuk tahap kedua, lalu tahap ketiga 179 personel. Sebelumnya juga sudah ada tim advance sebanyak 132 personel. Totalnya 1.138 personel,” jelasnya.

• Baca juga:

  Komisi XIII DPR Minta TKD untuk Daerah Bencana di Sumatera Tidak Dipangkas

Tito menyebutkan, ribuan praja IPDN tersebut ditugaskan untuk membantu daerah dengan dampak bencana paling berat, terutama wilayah yang aktivitas pemerintahannya lumpuh akibat kerusakan infrastruktur.

Berdasarkan data Kemendagri, terdapat 22 desa yang dilaporkan hilang akibat bencana, dengan rincian 13 desa di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat. Selain itu, sebanyak 1.580 kantor desa di tiga provinsi tersebut terdampak sehingga pelayanan pemerintahan desa tidak berjalan normal.

• Baca juga:

  Banjir Sumatera: Anggota Komisi II DPR RI Minta Pemotongan TKD Dikembalikan untuk Pemulihan Daerah

“Hampir seluruh wilayah terdampak mencapai 52 daerah, terdiri dari 18 daerah di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan tiga di Sumatera Barat. Sebagian sudah pulih dengan cepat, namun masih ada tiga daerah yang menjadi perhatian utama,” kata Tito.

Ia menambahkan bahwa wilayah Aceh menjadi wilayah dengan dampak paling besar, dengan 1.455 kantor desa terdampak. Sementara itu, Sumatera Utara tercatat 93 kantor desa terdampak dan Sumatera Barat sebanyak 32 kantor desa. Daerah Aceh Utara dan Aceh Tamiang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah desa terdampak terbanyak.

Selama masa penugasan, para praja IPDN bersama pengasuh akan menjalankan dua tugas utama. Pertama, membantu proses pembersihan lokasi pascabencana. Kedua, mendukung pemulihan serta pengaktifan kembali pemerintahan desa agar layanan dasar kepada masyarakat bisa kembali berjalan.

“Kami ingin membangkitkan kembali desa-desa, jumlah lebih dari 200, agar layanan Dukcapil dan pelayanan publik lainnya bisa kembali aktif. Target waktu pengugasan sekitar satu bulan dan ini kami masukkan sebagai bagian dari kerja nyata dalam kurikulum IPDN,” tutup Tito.