Debat Capres Keempat Malam Ini Amat Penting, Begini Penjelasan IPW

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Debat Calon Presiden putaran keempat Sabtu (30/3/2019) malam antar Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dinilai Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane sangat penting bagi keamanan di negeri ini.

"Debat putaran keempatmalam ini menjadi penting di tengah berkembangnya kelompok radikal anti ideologi Pancasila, eks teroris, dan para preman jalanan. Sebab, debat mengusung tema "Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional,"ungkap Neta.

Karena itu kata Neta, kedua Capres harus mampu menjelaskan, kenapa kelompok radikal yang anti ideologi Pancasila bisa terakomodir bahkan mendapat angin dalam euforia Pilpres 2019 sehingga kelompok itu pun bebas mengibarkan semangat anti Bhinneka Tunggal Ika.

• Baca juga:

  Prabowo: Lulusan IPDN Akan Jadi Penggerak Birokrasi Menuju Indonesia Kekuatan Ekonomi Dunia

"Dalam debat keempat ini, kedua Capres harus menyadari bahwa euforia pilpres 2019 sudah berkembang biak dan berkamuflase kelompok radikal anti Pancasila, eks teroris, dan preman jalanan, seolah olah mereka adalah kekuatan capres tertentu. Kelompok ini seolah berperan penting untuk memenangkan Capres tersebut. Padahal, manuver kelompok ini merupakan potensi ancaman keamanan, apalagi kelompok ini makin nekat melakukan aksi door to door," kata Neta kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

Menurutnya, bagaimana pun Polri sebagai institusi penjaga keamanan harus mencermatinya, mendeteksinya, mengantisipasinya dan harus melakukan pagar betis terhadap manuver kelompok ini dan kemudian melakukan sapu bersih.

• Baca juga:

  ‘Dilan‘, Tegaskan Komitmen Jokowi Berantas Korupsi

"Ini sudah menjadi tugas Polri sebagai aparatur negara untuk mengawal, mengamankan, dan menjaga kelangsungan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai ideologi negara. Ironisnya, saat jajaran kepolisian melakukan tugasnya ini mereka dituding seolah olah tidak netral dan ikut terlibat dalam kepentingan politik praktis,"katanya.

Karenanya, IPW berharap kedua Capres melihat situasi ini dengan jernih dan jangan terprovokasi ulah kelompok-kelompok yang hendak mendegradasi Bhinneka Tunggal Ika dan mendegradasi hasil Pilpres demi tujuan penghancuran ideologi Pancasila.Masih kata Pane, di dalam UUD 45 ditegaskan keamanan adalah menjadi tugas Kepolisian, sedangkan pertahanan adalah tugas TNI.

• Baca juga:

  Soal Anggaran Pertahanan, Jokowi: Kita Semua Pasti Setuju, Tentu Ada Skala Prioritas

"Selama ini, baik di era SBY maupun di era Jokowi, penanganan keamanan yang dilakukan Polri sudah cukup baik. Indonesia relatif aman, meski di sana sini msh ada keluhan publik terhadap sikap perilaku anggota kepolisian dalam menjaga keamanan. Tapi secara umum keamanan Indonesia relatif stabil. Dalam hal pemberantasan terorisme masyarakat dunia mengakui kinerja polri " jelasnya.

Lanjut Neta, dalam pemberantasan narkoba, Polri masih kedodoran karena masih banyak oknum Polri maupun di luar Polri yang bermain main dengan narkoba dan mendapat manfaat dari sana. Sistem kerja Polri dalam menjaga keamanan Indonesia ini ke depan perlu diperkuat lagi dengan pengawasan yang ketat terhadap oknum-oknum kepolisian yang tidak profesional dan cenderung bertindak menyakiti rasa keadilan publik. Sehingga keberhasilan Polri dlm menjaga keamanan tidak dirusak oleh ulah oknum-oknum yang mengkhianati sikap profesionalisme institusinya.

"Untuk itu, pengawasan ketat terhadap oknum-oknum Polri yang kerap berulah negatif perlu ditingkatkan, baik oleh Polri maupun institusi di luar Polri. Hukuman yang tegas, mulai dari diseret ke pengadilan hingga pemecatan harus dilakukan agar ada efek jera bagi oknum Polri yang nakal. Dalam debat ini masing-masing Capres perlu menjelaskan konsepnya dalam memperbaiki Polri secara utuh sehingga revolusi mental benar-benar bisa dilakukan terhadap institusi keamanan itu,"ungkapnya.

Lanjut dia, perbaikan Polri yang signifikan itu menyangkut pengawasan ketat, tindakan tegas terhadap oknum yang menyimpang, satu sikap perkataan dengan perbuatan, atasan harus menjadi teladan, perbaiki fasilitas kerja kepolisian, perbaiki mata anggaran Polri, perbaiki penghasilan anggota Polri, dan perbaiki struktur Polri hingga tidak tambunan tapi langsing, efisien, efektif dan dinamis. Buat apa Polri kebanyakan Jenderal dan kebanyakan anggota jika gaji personilnya sangat minim, yang kemudian menjadi benalu bagi masyarakat.

"Bahwasannya, dalam konsep Kepolisian modern sebagai aparatur penjaga keamanan, jumlah anggota Kepolisian harus dibatasi agar oraganisasi kepolisian efektif, efisien dan dinamis dengan penghasilan maksimal, kemudian tugas-tugasnya didukung oleh teknologi kepolisian atau IT dalam menjaga keamanan masyarakat. Kedua capres harus memikirkan dan mempunyai konsep yang jelas untuk menata sistem keamanan dan Polri sebagai institusi yang mengurusinya," tutup Neta.