Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Baru, Menkeu Purbaya Pastikan Anggaran Terserap Maksimal

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mencari pos anggaran yang bisa dialihkan guna mendukung program stimulus ekonomi tambahan.

“Pos anggaran kan bisa digeser. Nanti kita lihat mana yang kemungkinan tidak terserap sampai akhir tahun. Itu akan kami pindahkan ke program yang lebih siap jalan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan akan meninjau program-program prioritas yang membutuhkan dana tambahan. Bila ada hambatan, pemerintah siap mempercepat prosesnya melalui pembentukan tim akselerasi program pembangunan.

• Baca juga:

  Zheng Yanxiong Ditunjuk Sebagai Kepala Keamanan Nasional Hong Kong

“Harapan saya, sampai akhir tahun semua anggaran bisa digunakan secara efektif. Tidak ada lagi dana yang mengendap seperti sebelumnya,” tegasnya dikutip Antara.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan bahwa paket stimulus ekonomi kali ini mencakup delapan program utama ditambah empat program tambahan yang akan digulirkan hingga akhir tahun.

• Baca juga:

  Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Baru, Menkeu Purbaya Pastikan Anggaran Terserap Maksimal

Beberapa poin penting di antaranya:

• Program magang berbayar untuk fresh graduate, sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.
• Perluasan insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP), yang kini tidak hanya berlaku untuk industri padat karya, tetapi juga sektor perhotelan, restoran, dan katering (horeka).
• Perpanjangan bantuan pangan selama tiga bulan ke depan.
• Perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan seperti jaminan kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, hingga kematian, agar bisa diakses pekerja lepas, termasuk mitra pengemudi ojek daring.
• Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk kebutuhan perumahan, renovasi, hingga pembelian rumah.

Program kerja padat karya (cash for work) di sektor transportasi maupun perumahan.

• Baca juga:

  Tutut Soeharto Gugat Menkeu Purbaya ke PTUN, Lalu Cabut Perkara: Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya memberi dampak jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.