Dirjen Imigrasi: Pencegahan Haji Nonprosedural Demi Perlindungan WNI

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan komitmennya dalam melindungi warga negara Indonesia (WNI) dari praktik haji nonprosedural yang berisiko menimbulkan masalah hukum di negara tujuan.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hendarsam Marantoko, menyatakan bahwa langkah pencegahan terhadap calon jamaah haji nonprosedural merupakan bentuk perlindungan negara.

“Pencegahan ini adalah bagian dari komitmen kami untuk melindungi WNI dari penyalahgunaan visa dan potensi risiko hukum di negara tujuan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5/2026).

• Baca juga:

  Imigrasi Soetta Tunda 89 Calon Haji Nonprosedural, Modus Gunakan Visa Kerja hingga Transit Negara Lain

Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, yang meminta seluruh jajaran imigrasi meningkatkan kewaspadaan selama musim haji.

Hendarsam mengimbau masyarakat agar menunaikan ibadah haji melalui jalur resmi demi menjamin keamanan, kenyamanan, dan perlindungan selama berada di Arab Saudi.

• Baca juga:

  Dirjen Imigrasi Tegaskan KUHP Baru Tak Pengaruhi Kunjungan Wisatawan dan Investasi

“Imigrasi akan terus hadir melalui penguatan pengawasan dan sinergi antarinstansi sebagai wujud Imigrasi untuk rakyat,” tegasnya.

Pernyataan ini disampaikan menyusul pencegahan keberangkatan 23 WNI yang diduga hendak menunaikan ibadah haji secara nonprosedural di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat (1/5).

• Baca juga:

  Viral di Medsos Nas Daily Ditolak Masuk ke Indonesia, Begini Komentar Dirjen Imigrasi

Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdhana, menjelaskan bahwa rombongan tersebut terdiri dari 12 laki-laki dan 11 perempuan dengan tujuan Jeddah, Arab Saudi.

Petugas menemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan keterangan perjalanan. Setelah dilakukan pemeriksaan, terungkap bahwa mereka berencana melaksanakan ibadah haji menggunakan visa yang tidak sesuai peruntukannya.

“Mereka sempat memberikan keterangan sebagai pekerja sebelum akhirnya mengakui tujuan sebenarnya,” jelas Galih.

Dari hasil pendalaman, satu orang diketahui berperan sebagai koordinator, sementara 22 lainnya merupakan calon jamaah haji nonprosedural.

Petugas kemudian berkoordinasi dengan Satgas Haji yang melibatkan berbagai instansi, termasuk kepolisian, hingga diputuskan untuk menunda keberangkatan seluruh rombongan.

Sejak awal musim haji 2026, Imigrasi Soekarno-Hatta tercatat telah mencegah keberangkatan total 42 WNI yang diduga akan berangkat melalui jalur tidak resmi.

“Kami terus memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas instansi dalam Satgas Haji,” pungkas Galih.