APBN 2026 Jadi Motor Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi, Gerindra Soroti Tata Kelola

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Fraksi Partai Gerindra DPR RI menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 disusun untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menjelaskan bahwa APBN 2026 dirancang dengan pendekatan ekspansif namun tetap disiplin. Defisit dijaga di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga ruang fiskal tetap sehat namun tetap mampu mendorong aktivitas ekonomi.

“Fraksi Gerindra mendukung langkah pemerintah menjadikan APBN 2026 sebagai katalis pertumbuhan sektor swasta sekaligus menyentuh langsung perekonomian rakyat,” kata Budisatrio dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

• Baca juga:

  Sumitronomics Jadi Andalan Pemerintah Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Delapan Agenda Prioritas APBN 2026

Menurut Budisatrio, arah kebijakan APBN 2026 difokuskan pada delapan agenda prioritas. Beberapa di antaranya mencakup:

• Baca juga:

  APBN 2026 Jadi Motor Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi, Gerindra Soroti Tata Kelola

• Penguatan ketahanan pangan dan energiPeningkatan layanan pendidikan dan kesehatanProgram pemberdayaan desa serta penguatan koperasi

Ia menilai program tersebut akan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia, perbaikan gizi masyarakat, dan menumbuhkan multiplier effect bagi perekonomian daerah.

Namun, ia menekankan bahwa efektivitas APBN sangat bergantung pada tata kelola. Karena itu, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi harus diutamakan agar anggaran benar-benar terserap optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

• Baca juga:

  Virus Corona Mengancam, BI Optimis Ekonomi Indonesia Tumbuh di Kisaran 5,1-5,5

Alokasi Belanja Pemerintah Pusat

Menanggapi penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), Budisatrio menyebut belanja pemerintah pusat ke daerah justru lebih besar, yaitu mencapai Rp1.376,9 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk program strategis seperti:

• Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Sekolah rakyat
• Subsidi pupuk dan energi
• Dukungan koperasi desa
• Kredit usaha rakyat (KUR)
• Bantuan pendidikan

“Penurunan TKD tidak bisa dilihat parsial. Melalui belanja pusat, pembangunan tetap dimulai dari daerah. Dengan desain ini, pemerataan manfaat APBN dapat dipastikan,” jelasnya dikutip Antara.

Fraksi Gerindra Kawal Pengawasan

Budisatrio menegaskan bahwa setelah UU APBN 2026 disahkan, Fraksi Gerindra akan aktif menjalankan fungsi pengawasan. Anggota fraksi di tiap komisi DPR RI akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan program strategis berjalan sesuai tujuan.

APBN 2026 sendiri menjadi yang pertama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan postur belanja negara Rp3.842,7 triliun, pendapatan Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68 persen terhadap PDB.