Danantara–AS Buka Dialog Akses Mineral Kritis, Jadi Bagian Negosiasi Tarif Nol Persen

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah Indonesia memastikan telah terjalin komunikasi antara Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan pihak Amerika Serikat (AS) terkait akses terhadap mineral kritis Indonesia. Isu ini menjadi salah satu elemen penting dalam pembahasan negosiasi tarif nol persen untuk sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pembicaraan tersebut berlangsung dalam kerangka kerja sama bisnis dan investasi, terutama menyangkut kebutuhan AS terhadap pasokan mineral strategis.

Menurut Airlangga, Danantara berperan sebagai fasilitator kerja sama business to business (B2B) yang mempertemukan perusahaan Indonesia dengan mitra dari AS yang berminat menanamkan modal di sektor mineral kritis. Model ini dirancang agar transaksi dan investasi berjalan langsung antarpelaku usaha, dengan dukungan kebijakan dari pemerintah.

• Baca juga:

  Ekonom: Tarif Resiprokal AS Bisa Jadi Kartu Tawar Negosiasi Dagang Indonesia

Mineral Kritis Jadi Daya Tarik Utama

Airlangga menegaskan bahwa ketertarikan AS terhadap mineral kritis Indonesia bukanlah hal baru. Ia mencontohkan sektor tembaga yang sejak lama telah digarap perusahaan AS, Freeport-McMoRan, yang beroperasi di Indonesia sejak akhir 1960-an.

• Baca juga:

  Prabowo Ajak Pengusaha AS Perkuat Investasi di Indonesia, Soroti Hilirisasi dan Stabilitas Nasional

Selain tembaga, sejumlah komoditas lain juga masuk dalam radar kerja sama, seperti nikel dan bauksit. Untuk nikel, Indonesia telah memiliki pemain global seperti PT Vale Indonesia Tbk yang beroperasi sejak dekade 1970-an.

Sementara itu, mineral logam tanah jarang atau rare earth masih berada pada tahap pengembangan. Airlangga menyebut, komoditas ini merupakan produk turunan dari sektor timah yang berpotensi besar untuk dikembangkan ke depan.

• Baca juga:

  Presiden Jokowi Sedang Siapkan Sosok Baru Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru

Kebutuhan Industri Strategis AS

Lebih lanjut, Airlangga mengakui bahwa akses terhadap mineral kritis sangat dibutuhkan AS untuk menopang berbagai industri strategis, mulai dari otomotif, manufaktur pesawat terbang, hingga sektor pertahanan dan militer. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar dalam rantai pasok global mineral penting dikutip Antara.

Menuju Kesepakatan Tarif Resiprokal

Sejalan dengan pembahasan mineral kritis, Indonesia dan AS juga tengah mematangkan Perjanjian Tarif Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART). Pemerintah menargetkan kesepakatan ini dapat ditandatangani pada akhir Januari 2026 oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

Airlangga menyebut, secara prinsip seluruh isu substansi dalam ART telah disepakati. Saat ini, perundingan memasuki tahap legal drafting dan penyelarasan bahasa dokumen. Tim teknis kedua negara dijadwalkan melanjutkan pembahasan pada pertengahan Januari 2026 dengan target penyelesaian dalam satu pekan.

Dari hasil komunikasi dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), pemerintah Indonesia juga mengklaim adanya peluang pengecualian tarif bagi produk unggulan nasional seperti minyak kelapa sawit (CPO), kakao, dan kopi. Ke depan, Indonesia mendorong agar skema tarif nol persen dapat diperluas ke lebih banyak komoditas berbasis SDA tropis.