-
-
-
Loading
Loading
Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Said Abdullah. (Liputan6.com)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Badan Anggaran DPR RI menilai Presiden Prabowo Subianto perlu turun langsung memimpin reformasi besar di sektor keuangan dan fiskal. Langkah ini dianggap mendesak menyusul koreksi penilaian dari sejumlah lembaga pemeringkat internasional terhadap posisi Indonesia di pasar saham dan kredit.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut catatan dari Morgan Stanley Capital International, Goldman Sachs, dan Moody’s seharusnya tidak dilihat semata sebagai tekanan. Menurutnya, evaluasi tersebut justru bisa menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola ekonomi nasional.
“Berbagai catatan itu harus dijadikan momentum untuk membalik keadaan. Presiden punya ruang besar untuk memimpin perubahan mendasar,” ujar Said di Jakarta, Jumat (7/2/2026).
Ia menegaskan, persoalan utama yang disorot lembaga internasional berkaitan dengan krisis tata kelola. Karena itu, pemerintah perlu melakukan penataan struktural, baik pada sektor keuangan maupun fiskal, agar efek negatifnya tidak merembet ke sektor lain.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pasar obligasi yang selama ini menjadi andalan pembiayaan APBN. Jika tidak dibenahi, ketergantungan pada instrumen utang bisa semakin membebani keuangan negara.
Dari sisi fiskal, Said mendorong Presiden memimpin restrukturisasi belanja negara. Tujuannya untuk menahan pelebaran defisit sekaligus mengurangi tekanan utang di masa depan.
“Langkah ini juga penting untuk memitigasi risiko jika penerimaan pajak dan PNBP mengalami shortfall tahun ini,” jelasnya.
Meski demikian, Banggar tidak meminta program prioritas pemerintah dihentikan. Yang dibutuhkan adalah perhitungan ulang pendanaan serta perbaikan tata kelola agar setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan publik dan para ahli dalam merumuskan fondasi kebijakan. Kritik, menurutnya, harus diserap sebagai energi pembaruan, bukan dianggap ancaman.
Dalam jangka pendek dan menengah, pemerintah dinilai masih akan membutuhkan utang baru. Namun melalui reformasi fiskal yang terarah, kepercayaan investor diyakini dapat pulih.
“Presiden perlu menyampaikan peta jalan reformasi secara terbuka. Pesannya harus jelas untuk mengikat kembali kepercayaan investor asing,” katanya.
Said juga mengingatkan bahwa Surat Berharga Negara tidak bisa terus mengandalkan likuiditas dari Bank Indonesia dan Himbara. Karena itu, menarik investor—terutama dari luar negeri—menjadi kunci menjaga stabilitas pembiayaan.
Perbaikan tata kelola di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai pun dinilai mendesak, terlebih setelah KPK mengungkap sejumlah kasus kecurangan di dua institusi tersebut. Presiden diharapkan memberi arah tegas dalam pembenahan struktural.
Selain itu, langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) juga perlu dikomunikasikan secara transparan. Lembaga ini diharapkan mampu menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja, dan membangkitkan permintaan domestik.
Namun peran Danantara sebagai dana lindung nilai berbasis dana publik harus dikaji hati-hati. Pemerintah perlu menetapkan batas yang jelas agar tidak menimbulkan risiko baru.
“Saya yakin bila semua dikomunikasikan dengan baik kepada pemangku kepentingan, kepercayaan akan tumbuh dan tata kelola ekonomi kita menjadi lebih terang,” tutup Said dikutip Antara.
