-
-
-
Loading
Loading
Kepala Ekonom Josua Pardede. (Net)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Belanja pemerintah pada triwulan I 2026 dinilai memberi dampak besar terhadap penguatan permintaan domestik dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Ekonom Josua Pardede menyebut efek pengganda atau multiplier effect dari belanja negara terasa langsung di tengah masyarakat.
Menurut Josua, jenis belanja pemerintah pada periode Januari hingga Maret 2026 banyak diarahkan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan pendapatan masyarakat dan aktivitas konsumsi.
“Efek pengganda belanja pemerintah pada triwulan I 2026 cukup kuat karena jenis belanjanya langsung menyentuh pendapatan dan permintaan domestik,” ujar Josua saat dihubungi di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Salah satu faktor utama yang mendorong konsumsi masyarakat adalah pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Tambahan pendapatan tersebut meningkatkan kemampuan belanja masyarakat, terutama selama momentum Ramadhan dan Idul Fitri.
Tak hanya itu, pemerintah juga menggulirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memberi efek berantai terhadap banyak sektor usaha. Program tersebut mendorong permintaan di sektor pangan, katering, logistik, pertanian, peternakan, perikanan, hingga pelaku UMKM di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di sisi lain, bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako serta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) turut menjaga daya beli masyarakat rentan agar konsumsi tidak melemah.
Belanja pemerintah juga diarahkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, jaringan komunikasi, serta pengadaan alat dan mesin produksi. Kondisi ini memberi dorongan terhadap sektor konstruksi, bahan bangunan, perdagangan, transportasi, hingga industri pengolahan.
Josua menjelaskan dampak belanja pemerintah tidak hanya tercermin dalam angka konsumsi pemerintah semata, tetapi juga menyebar ke berbagai aktivitas ekonomi lain.
“Dampaknya tidak berhenti pada angka konsumsi pemerintah, tetapi menyebar ke konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen, investasi yang tumbuh 5,96 persen dan aktivitas produksi di beberapa sektor utama,” katanya dikutip Antara.
Ia menambahkan peningkatan aktivitas belanja pemerintah berkaitan erat dengan naiknya pengeluaran konsumsi pemerintah dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026.
Data dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah Rp204,8 triliun.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat 21,81 persen yoy.
Josua mengatakan kenaikan belanja pemerintah membantu pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen yoy melalui dua jalur. Pertama, secara langsung karena belanja pemerintah menjadi komponen dalam PDB. Kedua, secara tidak langsung karena belanja tersebut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Belanja pemerintah juga berdampak pada peningkatan permintaan barang dan jasa, aktivitas ritel, logistik, konstruksi, hingga usaha para pemasok pemerintah.
“Dengan pangsa konsumsi pemerintah sekitar 6-7 persen terhadap PDB dan pertumbuhan 21,81 persen, kontribusi langsungnya terhadap pertumbuhan dapat diperkirakan sekitar 1,3 poin persentase, sebelum memperhitungkan efek lanjutan ke konsumsi rumah tangga dan investasi,” jelasnya.
