Prabowo Targetkan Kemiskinan Turun Jadi 6 Persen pada 2027, Pengangguran dan Ketimpangan Ikut Ditekan

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Presiden Prabowo Subianto menargetkan tingkat kemiskinan nasional turun ke kisaran 6,0 hingga 6,5 persen pada 2027. Target tersebut disampaikan saat Presiden memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut Prabowo, target baru itu lebih optimistis dibandingkan proyeksi sebelumnya yang berada di kisaran 6,5 hingga 7,5 persen.

“Angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen,” ujar Prabowo di hadapan anggota DPR RI.

• Baca juga:

  Indonesia Tegas: Pemerintah Tolak Visa Atlet Senam Israel untuk Kejuaraan Dunia di Jakarta

Tak hanya soal kemiskinan, pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,30 hingga 4,87 persen pada 2027. Angka itu lebih rendah dibanding target tahun 2026 yang berada di kisaran 4,44 hingga 4,96 persen.

Pemerintah juga ingin memperbaiki pemerataan ekonomi melalui penurunan rasio gini, yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat. Pada 2027, rasio gini ditargetkan berada di kisaran 0,362 hingga 0,367, lebih baik dibanding target sebelumnya di angka 0,377 hingga 0,380.

• Baca juga:

  Prabowo Targetkan Kemiskinan Turun Jadi 6 Persen pada 2027, Pengangguran dan Ketimpangan Ikut Ditekan

Prabowo menegaskan bahwa kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin tidak boleh semakin melebar.

“Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” katanya.

• Baca juga:

  Prabowo Targetkan Kemiskinan Turun Jadi 6 Persen pada 2027, Pengangguran dan Ketimpangan Ikut Ditekan

Selain fokus pada pemerataan ekonomi, pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indeks Modal Manusia diproyeksikan naik menjadi 0,575 pada 2027 dari sebelumnya 0,57 pada 2026.

Di sektor pertanian, pemerintah menargetkan peningkatan Indeks Kesejahteraan Petani menjadi 0,8038 pada 2027 dari 0,7731 pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) yang saat ini berada di angka 126 disebut Prabowo sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah dan diharapkan masih bisa terus meningkat.

“Nilai tukar petani yang sekarang sudah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah di angka 126 harus kita perjuangkan untuk bisa kita tingkatkan lagi,” ujarnya dikutip Antara.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap penciptaan lapangan kerja formal. Pada 2027, proporsi pekerjaan formal ditargetkan mencapai 40,81 persen, meningkat dibanding 35 persen pada 2026.

Untuk mencapai berbagai target tersebut, pemerintah menyiapkan strategi ekonomi dan kebijakan fiskal yang lebih terukur. Pendapatan negara pada 2027 ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Di sisi lain, belanja negara diarahkan lebih efisien dan produktif dengan target mencapai 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB. Pemerintah juga berupaya menjaga defisit pembiayaan agar tetap terkendali di kisaran 1,80 hingga 2,40 persen dari PDB.

Dalam pemaparannya, pemerintah turut menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen dengan tingkat inflasi tetap terjaga pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen.

Sementara itu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada di kisaran 6,5 hingga 7,3 persen. Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak di level Rp16.800 hingga Rp17.500.

Pidato Prabowo dalam sidang paripurna tersebut menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang Presiden RI menyampaikan langsung pendahuluan RAPBN, termasuk kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, di hadapan DPR RI.

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani itu dihadiri 451 anggota dewan sehingga memenuhi kuorum.Selain penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027, rapat juga membahas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026 serta pendapat fraksi terhadap revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.