Ekonom Dorong Pemerintah Kurangi Ketergantungan pada Surat Utang Demi Jaga Fiskal Negara

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Ketergantungan pemerintah terhadap penerbitan surat utang sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai perlu segera dikurangi. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus mengurangi risiko pembiayaan di tengah kondisi pasar keuangan global yang semakin dinamis.

Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai dominasi surat utang dalam struktur pembiayaan pemerintah saat ini sudah terlalu besar. Menurutnya, kondisi tersebut membuat APBN menjadi lebih rentan terhadap gejolak pasar dan perubahan sentimen investor.

“Ketergantungan kepada surat utang perlu dikurangi. Saat ini sekitar 87 persen utang pemerintah berasal dari surat utang,” ujar Wijayanto saat dihubungi di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

• Baca juga:

  Purbaya Bantah Rumor Mundur dari Kursi Menkeu, Tegaskan Tetap Jalankan Arahan Presiden Prabowo

Ia menjelaskan, ketika pasar keuangan sedang kurang kondusif atau investor meminta imbal hasil yang lebih tinggi, pemerintah memang masih dapat memanfaatkan instrumen seperti obligasi global. Namun, langkah tersebut hanya bersifat solusi jangka pendek dan bukan jawaban utama bagi keberlanjutan pembiayaan negara.

Menurut Wijayanto, pemerintah perlu mulai memperbesar porsi pinjaman dari lembaga keuangan internasional dan multilateral. Beberapa lembaga yang dinilai dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif antara lain Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Japan International Cooperation Agency (JICA), serta Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

• Baca juga:

  Januari 2026, Pembiayaan Utang Pemerintah Capai Rp127,3 Triliun

Ia memperkirakan porsi pinjaman dari lembaga-lembaga tersebut idealnya dapat ditingkatkan hingga sekitar 30 persen dari total utang pemerintah.

Selain menawarkan bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan pembiayaan melalui pasar keuangan, pinjaman multilateral juga umumnya memiliki jangka waktu lebih panjang. Hal ini dinilai dapat membantu pemerintah mengelola risiko jatuh tempo utang dengan lebih baik.

• Baca juga:

  Menkeu Purbaya Promosikan Surat Utang RI ke China dan Inggris, Bidik Investor Global

Keunggulan lainnya adalah adanya fleksibilitas dalam proses restrukturisasi apabila suatu saat diperlukan. Karakteristik tersebut membuat pinjaman multilateral menjadi salah satu opsi yang lebih aman untuk mendukung stabilitas fiskal jangka panjang.

Dalam konteks itu, Wijayanto mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berhasil mengamankan pinjaman senilai 17 miliar dolar AS dari AIIB.

“Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengamankan pinjaman sebesar 17 miliar dolar AS dari AIIB perlu diapresiasi,” ujarnya dikutip Antara.

Menurutnya, diversifikasi sumber pembiayaan menjadi kunci agar pemerintah tidak terlalu bergantung pada pasar surat utang dan memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam menjaga stabilitas keuangan negara di masa depan.