Indonesia Berpeluang Kuasai Ekonomi Halal Dunia, Paramadina dan CSED INDEF Beberkan Strateginya

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pusat ekonomi halal dunia. Populasi muslim terbesar, pasar domestik yang luas, hingga kekayaan sumber daya menjadi keunggulan yang sulit ditandingi. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya berubah menjadi daya saing global.

Persoalan itu menjadi fokus dalam diskusi publik bertajuk "Masa Depan Ekonomi Halal RI" yang diselenggarakan Universitas Paramadina bersama Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF di Kampus Universitas Paramadina Cipayung, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Forum ini mempertemukan akademisi, pelaku usaha, hingga pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah strategis memperkuat ekosistem ekonomi halal nasional.

Data Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2025/2026 menunjukkan nilai ekonomi halal global telah mencapai USD2,6 triliun pada 2024 dan diperkirakan meningkat menjadi USD3,56 triliun pada 2029. Ironisnya, Indonesia justru turun ke peringkat keempat dunia dalam indeks tersebut. Fakta ini menunjukkan besarnya pasar domestik belum mampu dioptimalkan menjadi kekuatan kompetitif di tingkat internasional.

• Baca juga:

  Pembayaran Sertifikasi Halal via Bank Muamalat Melonjak 30,9 Persen, Sinyal Ekonomi Halal Kian Tumbuh

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan komitmen kampusnya dalam memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui pendidikan, riset, dan kolaborasi.

Menurutnya, Universitas Paramadina telah membuka Program Magister Manajemen Keuangan Syariah serta Program Doktor Manajemen Keuangan Syariah yang akan terus dikembangkan untuk mendukung penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional.

• Baca juga:

  Sektor Halal Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi, Sumbang 27 Persen PDB Nasional

Ia juga menyinggung kontribusi nyata Arsjad Rasjid melalui wakaf Kampus Cikarang beserta tiga gedungnya sebagai implementasi nilai ekonomi syariah.

Sementara itu, Wakil Ketua CSED INDEF, Dr. Handi Risza, mengatakan Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan besarnya jumlah penduduk muslim. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem ekonomi halal yang terintegrasi.

• Baca juga:

  Indonesia Disebut Menuju Jurang? Akademisi Minta Pemerintah Fokus Pulihkan Kepercayaan Publik

Menurut Handi, pangsa pasar industri keuangan syariah Indonesia hingga kini masih berada di kisaran 7 persen, angka yang dinilai belum mencerminkan besarnya potensi nasional. Ia juga menilai sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab telah melangkah lebih cepat karena berhasil membangun ekosistem halal yang lebih komprehensif.

Untuk mempercepat pengembangan ekonomi halal nasional, Handi menawarkan tiga fondasi utama yang dikenal sebagai Capital, Governance, dan Inclusivity (CGI).

Pada aspek capital, Indonesia masih perlu memperkuat inovasi dan memperbanyak produk keuangan syariah. Dari sisi governance, penguatan regulasi, koordinasi antarlembaga, dan tata kelola menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Sedangkan aspek inclusivity menekankan pentingnya agar manfaat ekonomi syariah dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui penguatan sektor riil dan optimalisasi ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf).

Menurut Handi, keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan kebijakan yang konsisten.

Dalam sesi utama, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum Forum Bisnis Negara Islam B57+ Asia Pacific Chapter, M. Arsjad Rasjid P.M., menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk halal dunia.

Ia mengungkapkan bahwa nilai ekonomi halal global pada 2024 mencapai USD2,6 triliun, sekitar 12 kali lebih besar dibandingkan realisasi APBN Indonesia pada tahun yang sama. Dengan proyeksi pasar yang terus tumbuh hingga 2029, peluang Indonesia menjadi pemain utama masih terbuka sangat lebar.

"Indonesia tidak boleh terus berada pada posisi sebagai konsumen. Kita memiliki sumber daya, populasi, dan pasar yang besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah membangun ekosistem yang mampu menjadikan Indonesia sebagai pemimpin ekonomi halal global," tegas Arsjad.

Arsjad menjelaskan Indonesia sebenarnya telah menunjukkan prestasi di sejumlah sektor. Indonesia menempati peringkat pertama dunia untuk modest fashion, berada di peringkat ketiga sektor media dan rekreasi, serta naik ke peringkat keempat sektor farmasi dan kosmetik halal.

Meski demikian, menurutnya pencapaian tersebut belum didukung oleh infrastruktur dan tata kelola yang memadai. Bahkan, dalam aspek governance, Indonesia masih berada di peringkat ke-16 dunia, sehingga membutuhkan pembenahan regulasi, koordinasi kelembagaan, serta implementasi kebijakan yang lebih efektif.

Ia juga mendorong pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal sebagai pusat investasi dan produksi industri halal nasional. Selain itu, Indonesia dinilai memiliki peluang besar memperluas ekspor setelah berhasil menjalin 92 Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan 24 negara.

Tak hanya itu, Arsjad mengusulkan pengembangan paspor halal berbasis teknologi blockchain untuk memastikan sistem ketertelusuran (traceability) produk halal secara transparan dari hulu hingga hilir. Menurutnya, inovasi digital akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk halal Indonesia.

"Ekonomi halal bukan hanya milik umat Islam. Ini adalah ekosistem ekonomi yang terbuka bagi semua pihak," ujarnya.

Pandangan senada disampaikan Ketua CSED INDEF, Prof. Nur Hidayah. Menurutnya, tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah bertransformasi dari negara konsumen menjadi produsen produk halal yang mampu bersaing di pasar global.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, pemerintah, dan dunia usaha untuk melahirkan inovasi yang mampu meningkatkan daya saing industri halal nasional.

Selain itu, potensi ZISWAF dinilai dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang tidak hanya memperkuat filantropi Islam, tetapi juga menggerakkan sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diskusi ini menegaskan bahwa masa depan ekonomi halal Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya populasi muslim maupun luasnya pasar domestik. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan membangun ekosistem yang kuat melalui penguatan Capital, Governance, dan Inclusivity (CGI), didukung kolaborasi lintas sektor, inovasi berkelanjutan, serta kebijakan yang konsisten.

Jika strategi tersebut dijalankan secara serius, Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi dari sekadar pasar menjadi salah satu pusat ekonomi halal dunia.