Cegah PHK, Apindo Dorong Pemerintah Benahi Akar Persoalan Sektor Riil

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Upaya menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak cukup hanya dilakukan ketika masalah sudah muncul di permukaan. Pembenahan sektor riil perlu menjadi prioritas agar investasi tetap berjalan, dunia usaha mampu bertahan, dan lapangan kerja tidak semakin tertekan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, ketahanan ekonomi nasional hanya dapat dibangun jika pemerintah dan dunia usaha berani menyelesaikan persoalan dari hulunya. Langkah tersebut dinilai lebih penting dibandingkan hanya menangani dampak yang muncul di hilir, termasuk ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jika kita sungguh ingin mencegah PHK (pemutusan hubungan kerja), kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan yang terkonfirmasi di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

• Baca juga:

  Ekonom: Kemudahan Perizinan dan Kepastian Hukum Jadi Kunci Merah Putih Bond Menarik Investor

Sektor Riil Menjadi Penentu Daya Tahan Ekonomi

Menurut Shinta, kondisi perekonomian global saat ini semakin kompleks. Dunia terpecah ke dalam berbagai blok ekonomi dan politik dengan aturan, standar, serta kepentingan yang berbeda-beda.

• Baca juga:

  Investasi 6 Perusahaan Tekstil Berpotensi Ciptakan Hampir 10 Ribu Lapangan Kerja Baru

Situasi tersebut turut memunculkan berbagai tantangan bagi pelaku usaha, mulai dari perubahan kebijakan perdagangan, gangguan rantai pasok, hingga volatilitas harga energi dan komoditas.

Dalam kondisi seperti ini, pembenahan sektor riil menjadi semakin penting. Sektor riil yang kuat dinilai dapat menjadi fondasi bagi Indonesia untuk mempertahankan daya tahan ekonomi sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan baru.

• Baca juga:

  ADB Siap Dukung Indonesia Bangun Industri, Ciptakan Lapangan Kerja Berkualitas dan Bernilai Tambah

Dunia usaha nasional, kata Shinta, juga harus terus meningkatkan kemampuan beradaptasi agar tetap kompetitif menghadapi perubahan ekonomi global.

Namun, tantangan tidak hanya datang dari luar negeri.

Di dalam negeri, pelaku usaha masih menghadapi sejumlah persoalan struktural yang memengaruhi kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan menciptakan lapangan kerja.

Beberapa di antaranya adalah tingginya biaya produksi, kesulitan memperoleh bahan baku, mahalnya biaya logistik dan energi, birokrasi serta regulasi yang belum sepenuhnya efisien, hingga persoalan produktivitas tenaga kerja.

Dinamika pasar yang berubah cepat juga membuat dunia usaha dituntut semakin adaptif.

Jangan Hanya Menangani PHK di Hilir

Apindo menilai persoalan ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dari kondisi dunia usaha secara keseluruhan.

Ketika biaya produksi meningkat, investasi tertahan, produksi melemah, atau ekspansi perusahaan terhambat, dampaknya pada akhirnya dapat dirasakan oleh pekerja.

Karena itu, penyelamatan lapangan kerja tidak cukup dilakukan melalui kebijakan yang hanya berfokus pada penanganan PHK.

"Setiap hambatan berusaha yang tidak terselesaikan akan memutus multiplier effect yang seharusnya dapat menciptakan investasi, menggerakkan produksi, dan membuka lapangan kerja. Karena itulah PHK sesungguhnya hanyalah ujung dari persoalan yang telah lama bermula dari isu di hulunya," ujar Shinta.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo XXXV 2026 di Makassar.

Dengan demikian, menjaga lapangan kerja berarti juga menjaga agar kegiatan usaha tetap hidup. Ketika investasi masuk, produksi bergerak dan ekspansi bisnis berlangsung, efek berantainya dapat mendorong munculnya lebih banyak kesempatan kerja.

Pemerintah Dorong Iklim Investasi

Urgensi pembenahan sektor riil juga menjadi perhatian pemerintah.

Dalam sambutannya pada Rakerkonas XXXV Apindo 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat di tengah berbagai gejolak global.

Stabilitas inflasi, meningkatnya optimisme sektor manufaktur, pertumbuhan kredit, investasi, hingga perkembangan ekonomi digital disebut menjadi modal penting untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah juga terus berupaya memperkuat iklim investasi melalui berbagai langkah, antara lain deregulasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus, transisi energi, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuat Indonesia semakin kompetitif dalam menarik investasi di tengah persaingan ekonomi global.

Swasembada Pangan Jadi Bagian dari Penguatan Sektor Riil

Selain investasi dan industri, penguatan sektor riil juga berkaitan erat dengan ketahanan pangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menekankan bahwa swasembada pangan merupakan salah satu fondasi penting bagi kedaulatan bangsa.

Pemerintah terus mendorong reformasi regulasi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani dan nelayan.

Ekosistem desa juga diarahkan menjadi salah satu pusat produksi nasional yang terintegrasi dengan pembiayaan, hilirisasi, serta infrastruktur pendukung.

Investasi dan Lapangan Kerja Harus Dijaga Bersamaan

Pesan yang mengemuka dari Rakerkonas Apindo XXXV 2026 adalah bahwa persoalan investasi, produksi, dan lapangan kerja sebenarnya saling berkaitan.

Jika iklim usaha membaik, investasi memiliki ruang untuk tumbuh. Ketika investasi bergerak, produksi dapat meningkat. Pada akhirnya, peningkatan aktivitas ekonomi membuka peluang bagi penciptaan lapangan kerja.

Sebaliknya, jika berbagai hambatan struktural dibiarkan, efek berantainya dapat melemahkan dunia usaha dan berujung pada tekanan terhadap tenaga kerja.

Karena itu, pembenahan sektor riil perlu ditempatkan sebagai agenda jangka panjang. Bukan sekadar untuk merespons PHK ketika sudah terjadi, tetapi untuk memastikan perusahaan memiliki ruang tumbuh, investasi terus mengalir, produksi meningkat, dan semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan kerja.

Dengan fondasi sektor riil yang lebih sehat, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global sekaligus membangun sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan.