Ekonom Sebut Pergantian Menkeu Berpotensi Ubah Arah Kebijakan Fiskal

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa dalam reshuffle Kabinet Merah Putih dinilai dapat menggeser arah kebijakan fiskal pemerintah.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut pergantian ini bukan sekadar perubahan figur, melainkan juga potensi pergeseran pendekatan pengelolaan keuangan negara.

Dari Disiplin Defisit ke Stabilitas Sistem Keuangan

• Baca juga:

  Ekonom Ini Nilai, GoTo Berpeluang Tingkatkan Ekonomi Digital Nasional

Selama memimpin Kementerian Keuangan, Sri Mulyani dikenal konsisten menjaga disiplin anggaran dengan mengontrol defisit secara ketat serta mendorong reformasi pajak bertahap. Strategi tersebut selama ini menjadi fondasi kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), diperkirakan akan lebih menekankan pada stabilitas sistem keuangan. Dengan pengalaman panjang di sektor perbankan dan keuangan, pendekatannya dinilai bisa berbeda dari pendahulunya.

Respons Pasar Masih Hati-Hati

Pasar langsung merespons pergantian Menkeu tersebut. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah sekitar 1,3 persen setelah pengumuman, menunjukkan sikap hati-hati investor. Namun, nilai tukar rupiah relatif stabil di level Rp16.400 per dolar AS, menandakan ekspektasi pasar terhadap kesinambungan kebijakan masih terjaga.

Menurut Yusuf, pasar obligasi berpotensi menghadapi kenaikan yield apabila disiplin anggaran mulai longgar. Kondisi ini menunjukkan konsistensi kebijakan fiskal tetap menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan investor.

Tekanan Fiskal Kian Berat

Pergantian ini terjadi di tengah situasi fiskal yang penuh tekanan. Defisit anggaran berada di kisaran 2,5–3 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Subsidi energi dan pangan menembus Rp500 triliun per tahun, sementara rasio utang mendekati 40 persen dari PDB.

Yusuf menambahkan, publik semakin menuntut efisiensi belanja, transparansi pajak, dan distribusi subsidi yang lebih adil. Dalam kondisi seperti ini, ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.

Menjaga Keseimbangan Jadi Kunci

Ke depan, keberhasilan Menkeu baru akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menyeimbangkan antara mendukung program prioritas pemerintah dan menjaga keberlanjutan fiskal.

“Keberhasilan pergantian ini bergantung pada konsistensi kebijakan dalam merespons dinamika pasar dan aspirasi publik. Keseimbangan antara pembiayaan pembangunan dan pengelolaan risiko fiskal akan menentukan stabilitas ekonomi makro Indonesia,” ujar Yusuf dikutip Antara.