COP30 Belem: Mengapa Indonesia Tak Boleh Lagi Jadi Penonton?

JAKARTA, ARAHKITA.COM -  Indonesia kembali hadir di panggung Konferensi Perubahan Iklim COP30 UNFCCC di Belem, Brazil, namun kritik justru datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Dengan posisi sebagai negara pemilik salah satu hutan hujan tropis terbesar dunia serta anggota G20, banyak pihak berharap Indonesia tampil sebagai penggerak diplomasi iklim. Faktanya, delegasi dinilai tidak cukup vokal dalam memperjuangkan penghentian energi fosil dan deforestasi.

Leonard Simanjuntak, Country Director Greenpeace Indonesia, mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia memerintahkan bangsa ini ikut menjaga ketertiban dunia. Krisis iklim adalah ancaman global, sehingga Indonesia tidak seharusnya berada di barisan belakang.

“Kesempatan memimpin justru dilepas. Indonesia hadir, tetapi hanya menonton,” tegasnya dalam konferensi Refleksi dari COP30: Langkah Lanjut untuk Aksi Iklim Berkeadilan.

• Baca juga:

  Pertamina Pelajari Kesuksesan Brasil dalam Energi Bioetanol di COP30

Pandangan serupa disampaikan oleh Timer Manurung (Auriga Nusantara), Nadia Hadad (Madani Berkelanjutan), Fiorentina Refani (CELIOS), dan sejumlah aktivis lainnya. Menurut Timer, Indonesia belum menunjukkan peran diplomasi yang signifikan. Kehadiran dianggap masih sebatas status sebagai negara dengan tutupan hutan tropis luas, bukan karena kepemimpinan dalam agenda iklim.

Suara paling keras muncul dari Ayub Paa (Yayasan Pusaka Bentala Rakyat). Ia menilai pernyataan delegasi Indonesia tidak merepresentasikan realitas lapangan, terutama di wilayah adat.

• Baca juga:

  Kemenhut Buka Peluang Investasi Karbon Hutan, Indonesia Siap Jadi Pemain Utama Pasar Karbon Global

“Hutan dan minyak yang dibahas di COP30 adalah milik masyarakat adat, tetapi suara mereka minim sekali,” ujarnya.

Kontras terasa saat Indonesia membuka paviliun megah dan mempromosikan green economy, sementara deforestasi di Papua justru semakin melebar.

Dari perspektif ekonomi hijau, Fiorentina Refani menyoroti bahwa Indonesia lebih fokus mendorong carbon trading dengan target transaksi hingga Rp16 triliun melalui sesi seller meet buyer setiap hari. Namun tanpa penguatan hak adat dan sistem verifikasi yang kuat, pasar karbon berisiko menjadi beban fiskal baru.

“Tanpa RUU Masyarakat Adat, carbon market bisa berujung eksploitasi wilayah yang selama ini menyerap karbon dunia,” terangnya.

Sisi lain COP30 yang cukup berarti hadir dari Just Transition Work Programme, yang secara resmi mengakui hak kolektif masyarakat adat, termasuk Free Prior and Informed Consent (FPIC) dan pengakuan komunitas yang hidup dalam isolasi sukarela. Indonesia pun menyatakan komitmen mengakui 1,4 juta hektare hutan adat, meski data peta wilayah adat yang telah diajukan menembus 33,6 juta hektare—indikasi bahwa perjalanan masih panjang.

“Jika ingin memimpin, percepat pengesahan RUU Masyarakat Adat. Janji politik di panggung internasional harus dibuktikan di tanah sendiri,” tegas Eustobio Rero Renggi (AMAN).

Di sisi hasil negosiasi, harapan publik kembali meredup. Nadia Hadad menilai COP30 gagal menghasilkan roadmap konkret untuk membatasi pemanasan global ke 1,5°C. Mekanisme pendanaan belum jelas, termasuk siapa yang menanggung biaya transisi.

Leonard menambahkan, tidak ada kejelasan peta jalan pengakhiran fosil dan penghentian deforestasi. Ironisnya, COP30 digelar di negara dengan hutan terbesar dunia — Brasil — tetapi hasilnya bahkan dinilai lebih lemah dari COP28 Dubai.

“COP30 belum mampu menjawab urgensi krisis iklim,” ujarnya.

Di akhir diskusi, Bimantara Adjie Wardhana (HuMa) mengingatkan bahwa perubahan iklim dan biodiversitas tidak boleh dipisahkan. Prinsip Rio Declaration 1992 sudah menegaskan perlindungan lingkungan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Jika transisi energi dilakukan dengan mengorbankan hutan dan keragaman hayati, Indonesia justru mundur selangkah.

Indonesia memiliki posisi emas untuk tampil sebagai pemimpin iklim global — bukan sekadar peserta. Dengan pengakuan hak adat, penghentian deforestasi, dan keberanian keluar dari ketergantungan fosil, Indonesia dapat menjadi motor dunia, bukan penonton dari bangku belakang.