AS Perketat Aturan Visa: Kondisi Kesehatan Kini Bisa Jadi Alasan Penolakan

WASHINGTON, ARAHKITA.COM – Pemerintah Amerika Serikat kembali memperketat aturan visa. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menginstruksikan seluruh perwakilan diplomatik di luar negeri untuk memasukkan faktor kesehatan pemohon—mulai dari obesitas, diabetes, hingga kanker—sebagai bahan pertimbangan dalam proses persetujuan visa.

Arahan baru ini tercantum dalam kawat Departemen Luar Negeri bertanggal 6 November dan pertama kali dilaporkan The Washington Post. Kebijakan tersebut diperkirakan akan membuat proses pemeriksaan visa semakin ketat di konsulat dan kedutaan AS.

Instruksi itu merujuk pada aturan “tanggungan publik”, yaitu kebijakan imigrasi yang memungkinkan penolakan visa atau kartu hijau jika pemerintah menilai pemohon berpotensi menjadi beban biaya bagi negara.

• Baca juga:

  PBB Ingatkan Retorika Imigrasi Donald Trump Bisa Picu Kejahatan Kebencian

Dalam dokumen itu disebutkan bahwa petugas harus memeriksa kondisi kesehatan pemohon secara lebih rinci. Penyakit seperti gangguan jantung, masalah pernapasan, kanker, diabetes, penyakit metabolik, gangguan neurologis, hingga kondisi kesehatan mental disebut dapat membutuhkan biaya perawatan yang “mencapai ratusan ribu dolar.”

Tidak hanya penyakit, obesitas kini juga masuk dalam daftar pertimbangan. Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko sleep apnea, tekanan darah tinggi, hingga depresi—yang semuanya berpotensi menambah beban biaya kesehatan di AS.

Selain faktor kesehatan, petugas visa juga diarahkan menilai aspek lain seperti usia pemohon yang sudah melewati masa pensiun, serta jumlah tanggungan yang ikut dibawa ke AS dilansir Antara.

Menanggapi laporan tersebut, Wakil Juru Bicara Deplu AS Tommy Pigott mengatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Donald Trump.

“Sudah bukan rahasia bahwa kami mengutamakan kepentingan rakyat Amerika,” ujarnya kepada kantor berita Yonhap. “Termasuk memastikan sistem imigrasi tidak menjadi beban bagi pembayar pajak.”

Kebijakan ini sejalan dengan pendekatan “America First,” yang sejak awal pemerintahan Trump menekankan pengetatan aturan imigrasi dan keamanan perbatasan, termasuk meminimalkan pengeluaran negara untuk pendatang.