Terjerat Suap, Eks Wakil Direktur Bank of China Resmi Dipecat dari Partai Komunis

BEIJING, ARAHKITA.COM – Badai korupsi kembali mengguncang sektor keuangan China. Lin Jingzhen, mantan Wakil Direktur Bank of China (BOC) periode 2018–2025, resmi dikeluarkan dari keanggotaan Partai Komunis China (PKC) setelah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat dan diduga terlibat tindak pidana suap.

Keputusan tegas itu diumumkan Komisi Pusat Pemeriksaan Disiplin (CCDI), lembaga pengawas internal tertinggi partai, melalui pernyataan resmi pada Jumat (6/2/2026). Dalam rilisnya, CCDI menyebut Lin melakukan penyimpangan jabatan serius yang telah berlangsung sejak setelah Kongres PKC Ke-18 pada akhir 2012.

Tak hanya menerima suap, Lin juga dituding menikmati berbagai fasilitas ilegal. Ia disebut kerap menerima hadiah, menghadiri jamuan mewah, hingga ikut perjalanan wisata yang berpotensi memengaruhi independensi dalam menjalankan tugas. Bahkan, ia diduga memanfaatkan jabatannya untuk praktik jual beli posisi serta memuluskan akses pembiayaan bagi pihak tertentu.

• Baca juga:

  Terima Suap Ratusan Miliar, Mantan Pejabat Senior China Dipenjara Seumur Hidup

CCDI menilai Lin tidak menunjukkan itikad baik untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Ia juga dinyatakan gagal melaporkan informasi pribadi sesuai aturan partai. Meski demikian, lembaga antikorupsi itu tidak merinci berapa nilai suap yang diterima Lin selama menjabat.

Sanksi yang dijatuhkan tak berhenti pada pemecatan dari partai. Seluruh aset yang diperoleh dari praktik ilegal wajib diserahkan, dan Lin harus menghadapi proses hukum lebih lanjut di pengadilan.

Lin, yang kini berusia 60 tahun, mulai menduduki kursi Wakil Direktur BOC pada Maret 2018 dan mengundurkan diri pada Januari 2025 dengan alasan pensiun. Namun penyelidikan disiplin terhadap dirinya telah dimulai sejak September 2025.

Bank of China sendiri merupakan salah satu raksasa keuangan Negeri Tirai Bambu dengan lebih dari 540 juta nasabah individu. Bank ini beroperasi di 64 negara dan wilayah, termasuk memiliki otoritas khusus menerbitkan uang kertas di Hong Kong dan Makau dikutip Antara.

Kasus Lin menjadi bagian dari gelombang besar pemberantasan korupsi yang digencarkan Presiden Xi Jinping sejak 2012. Sebelumnya, publik juga dikejutkan dengan pemecatan Zhang Youxia, jenderal senior sekaligus Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, atas dugaan suap pada akhir Januari 2026.

Data CCDI menunjukkan, sepanjang 2025 saja sebanyak 69 pejabat setingkat provinsi atau lebih tinggi serta 983 ribu orang telah dijatuhi hukuman terkait kasus korupsi. Angka itu menegaskan bahwa kampanye “sapu bersih” Beijing belum menunjukkan tanda melambat.