Terima Suap Ratusan Miliar, Mantan Pejabat Senior China Dipenjara Seumur Hidup

BEIJING, ARAHKITA.COM – Pengadilan rakyat menengah di Hainan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Li Weiwei, mantan petinggi Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC). Perempuan berusia 67 tahun itu dinyatakan terbukti menerima suap sejak 2006 hingga 2024 dengan nilai mencapai 117 juta RMB, setara sekitar Rp284 miliar.

Selain hukuman kurungan seumur hidup, pengadilan juga mencabut hak politik Li secara permanen dan menyita seluruh aset pribadinya untuk negara. Aparat penegak hukum menegaskan, sisa uang suap yang belum dikembalikan akan terus ditagih hingga tuntas.

Dalam persidangan, Li terbukti memanfaatkan jabatan dan pengaruhnya di berbagai posisi strategis. Ia pernah menjadi anggota Komite Tetap Partai Komunis China (PKC) Provinsi Hunan serta Wakil Direktur Komite Kependudukan, Sumber Daya, dan Lingkungan Hidup CPPCC. Dari posisi itulah ia membantu pihak tertentu mendapatkan proyek, kontrak bisnis, hingga kemudahan operasional dengan imbalan uang suap.

• Baca juga:

  Eks Menteri Olahraga China Dijatuhi Hukuman Mati dalam Kasus Suap Besar

Majelis hakim menilai perbuatan Li tergolong sangat serius karena nilai suap yang “amat besar” dan dampaknya merugikan kepentingan negara serta masyarakat luas.

Meski demikian, pengadilan tetap memberi keringanan. Li dianggap kooperatif karena mengakui kesalahan, melaporkan praktik suap lain yang belum terendus penyidik, serta secara aktif mengembalikan sebagian uang hasil korupsi dikutip Antara.

Perjalanan Karier yang Berakhir di Meja HijauLi Weiwei merupakan kelahiran Hunan dan bergabung dengan PKC pada Juli 1976. Ia memulai karier sebagai guru bahasa dan sastra China di SMA No. 2 Kota Zhuzhou setelah menyelesaikan studi sarjana. Perlahan karier politiknya menanjak, hingga ia dipercaya memegang sejumlah posisi penting, termasuk Wakil Ketua Kelompok Kerja Urusan Taiwan dan Ketua Asosiasi Persahabatan Luar Negeri Provinsi Hunan.

Puncak kariernya adalah saat menjabat Wakil Direktur Komite Kependudukan, Sumber Daya, dan Lingkungan Hidup CPPCC ke-14, lembaga penasihat utama pemerintah China. Namun reputasi panjang itu runtuh setelah pada Juli 2024 ia diselidiki atas dugaan pelanggaran disiplin partai dan hukum negara.

Pada Februari 2025, Li resmi ditahan dan kasusnya disidangkan terbuka pada 6 November 2025. Putusan yang dibacakan awal Februari 2026 menutup babak panjang proses hukum tersebut.

Bagian dari Gelombang Bersih-bersih Korupsi

Kasus Li menambah deretan panjang pejabat tinggi yang terseret operasi antikorupsi di China. Kampanye pemberantasan korupsi yang digulirkan sejak 2012 terus menyasar elite politik tanpa pandang bulu. Sehari sebelum vonis Li, pengadilan di Xiamen juga menjatuhi hukuman serupa kepada mantan menteri kehakiman atas kasus korupsi besar.

Data resmi Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin dan Komisi Pengawasan Nasional mencatat sepanjang 2025 saja, sebanyak 69 pejabat setingkat provinsi ke atas dan sekitar 983 ribu orang telah mendapat sanksi akibat praktik korupsi. Angka tersebut menunjukkan bahwa Beijing masih menempatkan perang melawan korupsi sebagai agenda utama stabilitas politiknya,