Ilustrasi - PLTN Bushehr di Bushehr, Iran, pada (28/4/2024). ANTARA/Anadolu/Fatemeh Bahrami.
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap PLTN Darkhovin. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menyebut serangan itu sebagai tindakan berbahaya yang menargetkan fasilitas nuklir untuk tujuan damai.
Melalui unggahannya di platform X pada Minggu (19/7/2026), Gharibabadi menegaskan bahwa Amerika Serikat harus bertanggung jawab penuh atas meningkatnya ketidakamanan dan ketidakstabilan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut.
"Serangan AS terhadap PLTN Darkhovin, yang masih dalam tahap pembangunan, merupakan serangan berbahaya terhadap infrastruktur damai Iran," tulisnya.
Baca juga:
ASEAN Desak AS dan Iran Tahan Eskalasi, Khawatir Upaya Perdamaian Timur Tengah Gagal TotalIa juga menegaskan bahwa Iran tidak akan tinggal diam.
"Iran mengecam keras agresi ini dan akan mengambil langkah yang tepat untuk mempertahankan kepentingan serta keamanan nasional," tegas Gharibabadi.
Baca juga:
ASEAN Desak AS dan Iran Tahan Eskalasi, Khawatir Upaya Perdamaian Timur Tengah Gagal TotalOrganisasi Energi Atom Iran Benarkan Serangan
Sebelumnya, Organisasi Energi Atom Iran mengonfirmasi bahwa fasilitas PLTN Darkhovin memang menjadi sasaran serangan Amerika Serikat. Hingga kini belum dijelaskan secara rinci tingkat kerusakan maupun dampak operasional akibat insiden tersebut.
Ketegangan Iran-AS Kembali Memuncak
Serangan terhadap PLTN Darkhovin terjadi ketika hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Dalam beberapa waktu terakhir, kedua negara terus terlibat aksi saling serang dikutip Antara.
Iran sebelumnya membalas serangan Washington dengan menyerang sejumlah fasilitas dan pangkalan militer di negara-negara tetangga yang digunakan oleh militer Amerika Serikat.
Situasi ini menjadi sorotan karena terjadi setelah kedua negara, melalui mediasi Pakistan pada Juni lalu, menyepakati langkah-langkah perdamaian untuk menghentikan permusuhan dan membuka jalan menuju perjanjian damai yang lebih permanen.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa kesepahaman tersebut belum mampu menghentikan eskalasi konflik di kawasan.