DPR Tegaskan Anggaran MBG Tidak Mengurangi Dana Sekolah dan Fasilitas

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran infrastruktur pendidikan di APBN. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan polemik yang mengaitkan MBG dengan penurunan pembangunan fasilitas sekolah.

Menurut Misbakhun, setiap tahun alokasi anggaran pendidikan selalu meningkat karena amanat konstitusi, yang menetapkan minimal 20 persen dari total belanja negara untuk sektor pendidikan. Dengan bertambahnya volume APBN, nominal anggaran pendidikan juga ikut naik.

“Terlalu berlebihan dan tidak proporsional membenturkan strategi alokasi sebagian anggaran pendidikan untuk MBG dengan pembangunan infrastruktur pendidikan yang masih tertinggal di beberapa wilayah. Pemerintah tidak pernah mengurangi alokasi anggaran infrastruktur pendidikan, bahkan makin diperkuat dengan pembangunan sekolah rakyat di banyak daerah,” ujar Misbakhun, Senin (2/3/2026) seperti yang dikutip dari Antara.

• Baca juga:

  Kepala dan Wakil Kepala BGN Baru Siap Dilantik, Nanik S Deyang Tiba di Istana

Misbakhun menjelaskan bahwa program MBG tahun ini sudah berjalan lancar di berbagai daerah yang mengaktifkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Program ini menyasar hampir 84 juta penerima manfaat, mayoritas anak-anak usia sekolah.

Ia menambahkan, strategi alokasi anggaran menggunakan pendekatan lintas sektor (cross cutting policy), membagi fungsi anggaran sesuai penerima manfaat dan tujuan program.

• Baca juga:

  DPR Hormati Vonis Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis, Soroti Tuntutan Transparansi Publik

“Anggaran mengikuti fungsi program untuk memperkuat gizi anak-anak Indonesia, yang sebagian besar adalah siswa sekolah. Strategi ini menunjukkan kecermatan, bukan kesalahan alokasi,” kata dia.

Sebelumnya, Teddy Indra Wijaya juga menegaskan bahwa narasi MBG memangkas anggaran pendidikan tidak tepat. Seluruh program strategis, termasuk Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar (PIP), tetap berjalan.

• Baca juga:

  Habiburokhman Puji Listyo Sigit, Sebut sebagai Salah Satu Kapolri Terbaik

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akses pendidikan diperluas melalui sekolah rakyat bagi anak putus sekolah yang dilengkapi fasilitas tempat tinggal, makan bergizi, pendidikan, dan jaminan kesehatan.

Selain itu, pemerintah pusat pada 2025 merenovasi sekitar 16.000 sekolah dengan anggaran Rp17 triliun, dan percepatan digitalisasi pembelajaran dilakukan melalui distribusi 280.000 televisi digital untuk mendukung pembelajaran jarak jauh.

Dengan demikian, strategi alokasi anggaran untuk MBG dan program pendidikan lainnya berjalan selaras, memastikan anak-anak tetap mendapat gizi dan fasilitas pendidikan yang memadai tanpa mengurangi pembangunan infrastruktur sekolah.