DPR Dorong Penguatan Teknokrasi di KSP untuk Kawal Program Prioritas Presiden

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menekankan pentingnya penguatan aspek teknokrasi di tubuh Kantor Staf Presiden (KSP) guna memastikan program prioritas pemerintah berjalan optimal.

Menurut Andreas, keberhasilan kebijakan presiden sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki kapasitas teknis dan pemahaman mendalam terhadap program yang dijalankan.

• Baca juga:

  AHP Sebut Kasus Ratna Sarumpaet Menyadarkan Kita Betapa Kejinya Rekayasa Informasi

“Soal teknokrasi, kalau memang itu jadi masalah, maka harus diisi oleh orang-orang teknokrat yang mampu melaksanakan program-program tersebut,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala KSP Muhammad Qodari di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

• Baca juga:

  Terkait Pandemi COVID-19, DPR Ingatkan Presiden Tak Salah Keluarkan Kebijakan

Dalam forum tersebut, Andreas mengingatkan agar posisi strategis dalam pelaksanaan kebijakan tidak diisi oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi teknis memadai. Hal ini dinilai berpotensi menghambat implementasi program di lapangan.

“Program kebijakan presiden jangan sampai dijalankan oleh pihak yang tidak memiliki kemampuan teknokrasi yang memadai,” tegasnya.

• Baca juga:

  Terima Ulama Jabar, Presiden Ingatkan Keselarasan Tujuan dalam Membangun Bangsa

Ia menilai pendekatan berbasis keahlian sangat penting, terutama dalam menangani isu-isu strategis yang membutuhkan pemahaman teknis mendalam.

Sebagai contoh, Andreas menyoroti polemik pengembangan energi panas bumi (geotermal) di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores. Menurutnya, perdebatan yang terjadi sering kali tidak produktif karena kurangnya pemahaman teknis.

“Banyak yang berbicara soal geotermal tanpa memahami secara utuh, sehingga muncul penolakan yang tidak didasarkan pada kajian yang tepat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut dapat menghambat pengambilan keputusan, padahal sektor geotermal memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Andreas juga menekankan pentingnya peran KSP sebagai “mata dan telinga presiden” dalam mengawal pelaksanaan program strategis.

Ia mendorong KSP untuk lebih aktif menjembatani berbagai hambatan (bottleneck), sekaligus memastikan komunikasi kebijakan dilakukan secara berbasis data dan analisis teknis.

“KSP harus menjadi penghubung yang mampu memastikan program pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, dan berbasis keahlian,” ujarnya.

Dengan penguatan teknokrasi, diharapkan pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat lebih optimal serta mampu menjawab tantangan pembangunan secara komprehensif.