-
-
-
Loading
Loading
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. ANTARA/HO-Humas DPR RI.
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah ribuan siswa di berbagai daerah dilaporkan mengalami keracunan massal. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera berkoordinasi erat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencari solusi cepat dan komprehensif.
Menurut legislator yang akrab disapa Lalu Ari tersebut, keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas utama. Ia menegaskan bahwa meskipun tujuan program MBG mulia, yakni meningkatkan gizi anak-anak, pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan nyawa maupun kesehatan siswa.
“Program ini memang lahir dari niat baik, tetapi implementasinya harus bebas dari risiko yang membahayakan anak-anak. Pemerintah perlu memastikan sistem di lapangan berjalan sesuai standar,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Audit Menyeluruh Rantai Produksi
Lalu Ari menekankan pentingnya audit ketat pada seluruh rantai penyelenggaraan MBG, mulai dari pengadaan bahan makanan, penyimpanan, distribusi, hingga dapur pengolahan di sekolah. Ia menilai pengawasan kualitas dan standar kebersihan tidak boleh dilakukan setengah-setengah.
“Evaluasi harus menyentuh semua aspek, dari hulu sampai hilir. Jangan sampai ada celah yang menimbulkan risiko keracunan. Setiap penyedia makanan dan pihak sekolah harus diawasi ketat agar menu yang tersaji sesuai standar gizi dan higienis,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah tidak terburu-buru memperluas cakupan program sebelum memastikan kesiapan sistem di lapangan. “Program MBG adalah investasi bagi generasi muda, tapi jika justru menimbulkan korban, maka legitimasi program bisa hilang,” tambahnya.
Harapan untuk Perbaikan Sistem
Politisi Komisi X itu berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah dapat menghasilkan perbaikan nyata, termasuk peningkatan kapasitas penyedia makanan, penguatan pengawasan kualitas gizi, hingga pelibatan tenaga ahli dari bidang kesehatan masyarakat dan gizi.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan siap membentuk tim investigasi untuk mempercepat penanganan kasus. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa tim ini akan melibatkan ahli kimia, farmasi, dan kesehatan. Tim tersebut disiapkan sebagai second opinion sebelum hasil investigasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) keluar.
“Dengan adanya tim investigasi ini, kami bisa memperkirakan penyebab sakit yang dialami siswa, apakah karena keracunan, alergi, atau faktor lain, tanpa harus menunggu terlalu lama,” jelas Nanik dilansir Antara.
Kasus keracunan massal akibat program MBG menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga. Jika perbaikan dilakukan menyeluruh, program ini tetap bisa menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas gizi anak bangsa, tanpa mengorbankan keselamatan mereka.
