Pascabanjir dan Longsor, Kemendikdasmen Hadirkan Pendidikan Darurat Adaptif di Sumatra!

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerapkan kebijakan pendidikan darurat adaptif untuk memastikan proses belajar tetap berlangsung secara bertahap dan aman setelah bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa setiap daerah terdampak memiliki kondisi berbeda. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota agar sesuai dengan situasi di lapangan.

Hingga 8 Desember 2025, pembelajaran di Aceh sebagian besar sudah berlangsung, dengan tiga kabupaten/kota—Pidie, Subulussalam, dan Lhokseumawe—telah kembali menjalankan pembelajaran penuh. Di Sumatra Barat, hampir seluruh daerah terdampak kembali belajar, kecuali sejumlah sekolah di Kabupaten Agam yang masih diliburkan hingga 22 Desember. Sementara di Sumatra Utara, beberapa wilayah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Langkat, dan Sibolga masih menjalankan pembelajaran bertahap.

• Baca juga:

  UNRWA Buka 130 Pusat Pendidikan Darurat di Gaza

Kemendikdasmen menjalankan pendidikan darurat melalui tahapan berkelanjutan, dimulai dari aktivasi pos pendidikan, fasilitasi sekolah darurat, hingga pemulihan pascabencana. Pada fase awal, fokus diarahkan pada koordinasi multipihak, pendataan kebutuhan sekolah, dan distribusi bantuan agar intervensi tepat sasaran.

Selanjutnya, pihak kementerian memfasilitasi ruang kelas sementara, distribusi perlengkapan belajar, serta pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi. Dukungan psikososial bagi guru dan siswa juga diberikan, bersama pelatihan untuk pendidik dan relawan, guna memastikan proses belajar berlangsung aman dan bermakna.

• Baca juga:

  Coding dan AI Akan Jadi Pelajaran Wajib di Sekolah, Guru Diminta Siap Hadapi Transformasi Digital

Tahap pemulihan difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah, pemulihan kesiapan belajar siswa, serta penguatan sekolah agar lebih siap menghadapi risiko bencana di masa depan.

Dalam aspek pembelajaran, Kemendikdasmen menerapkan Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana yang disesuaikan secara bertahap. Pada masa tanggap darurat hingga tiga bulan, fokus pembelajaran adalah kompetensi minimum esensial seperti literasi, numerasi dasar, kesehatan, keselamatan diri, dan dukungan psikososial, dengan metode adaptif dan asesmen sederhana dikutip Antara.

• Baca juga:

  Aceh Ditetapkan Tanggap Darurat Bencana, Banjir dan Longsor Meluas di 20 Kabupaten/Kota

Memasuki fase pemulihan dini, kurikulum dikembangkan lebih fleksibel dan kontekstual, termasuk integrasi mitigasi bencana ke mata pelajaran, penyesuaian jadwal, dan asesmen transisi yang menekankan perkembangan belajar serta sosial-emosional. Pada tahap pemulihan lanjutan, pendidikan kebencanaan diintegrasikan permanen dalam pembelajaran, disertai penguatan kualitas, inklusivitas, serta sistem pemantauan dan evaluasi pendidikan.

Dengan kebijakan ini, Kemendikdasmen memastikan anak-anak di daerah terdampak tetap mendapatkan pembelajaran aman, adaptif, dan bermakna, meskipun menghadapi kondisi pascabencana.