Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Putih Sari. (ANTARA/HO-Komisi IX DPR RI)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul setelah beberapa kasus keracunan dilaporkan di sejumlah daerah dalam beberapa minggu terakhir, yang membuat banyak siswa harus mendapatkan perawatan medis.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Putih Sari, menegaskan bahwa manfaat besar dari program MBG tidak boleh tergerus oleh lemahnya tata kelola di lapangan. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara detail, mulai dari penyediaan bahan baku, penyimpanan, proses memasak, hingga distribusi ke penerima manfaat.
“Program ini bertujuan memastikan anak-anak mendapat asupan bergizi seimbang sekaligus aman untuk dikonsumsi. Karena itu, standar keamanan pangan dan pencegahan kontaminasi harus jadi prioritas utama,” ujar Putih dalam keterangan resminya, Sabtu (27/9/2025).
Ia menambahkan, setiap porsi makanan harus memenuhi standar gizi sesuai tujuan program, bukan sekadar mengenyangkan. Dengan begitu, keberadaan MBG benar-benar bisa mendukung perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini.
Dorong Standarisasi Keamanan Pangan
Putih Sari menekankan bahwa kasus keracunan tidak boleh dianggap sebagai angka statistik belaka. Keselamatan penerima manfaat, kata dia, harus menjadi perhatian utama. Karena itu, ia menargetkan standar “zero accident” dalam pelaksanaan program ini.
Komisi IX juga mendorong BGN untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna menerbitkan standardisasi keamanan pangan khusus bagi MBG.
Investasi Jangka Panjang untuk Bangsa
Lebih jauh, Putih menilai MBG bukan hanya program bantuan gizi, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas SDM Indonesia. Program ini diharapkan mampu menciptakan generasi unggul yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.
Tak hanya itu, MBG juga memberi dampak ekonomi positif di daerah. Dengan melibatkan petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok, program ini turut membuka lapangan kerja serta menggerakkan ekonomi daerah.
“Program ini sudah dirasakan manfaatnya, baik oleh jutaan penerima manfaat maupun para pelaku usaha lokal. Karena itu, penghentian program akan menjadi kerugian besar bagi masyarakat,” pungkasnya dikutip Antara.
Putih menegaskan, solusi terbaik bukanlah menghentikan program, melainkan memperbaiki tata kelola secara menyeluruh agar MBG kembali ke tujuan awalnya: menyediakan makanan sehat, aman, dan bergizi seimbang bagi anak Indonesia.